Alasan Pemerintah Usul Biaya Haji 2023 Naik Jadi Rp 69 Juta, Berikut Rincian Lengkapnya

TRIBUNKALTIM.CO - Terungkap alasan pemerintah usul biaya haji 2023 naik jadi Rp 69 juta, berikut rinciannya.

Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2023 sebesar Rp 69 juta atau Rp 69.193.733,60 per jemaah.

Biaya haji 2023 tersebut merupakan 70 persen dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp 98.893.909,11.

Sementara 30 persen sisanya, akan dibayarkan oleh nilai atau dana manfaat sebesar Rp 29.700.175,11.

Baca juga: Terungkap Alasan Biaya Haji Naik Hampir 100 Persen, BPIH Rp 69 Juta Per Jemaah Bukan Tanpa Alasan

Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja antara Kemenag dan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/1/2023).

"Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 98.893.909, ini naik sekitar Rp 514 ribu," ujar Yaqut, dikutip dari laman Kemenag, Kamis.

Dengan begitu, biaya haji yang diusulkan pemerintah naik hampir dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp 39,8 juta.

Lantas, bagaimana rincian biaya haji 2023 yang menjadi usulan Kemenag? 

Rincian usulan biaya haji 2023

Melonjak drastis, Kemenag dalam kesempatan yang sama turut memberikan rincian usulan biaya haji 2023.

Dari total Rp 69.193.733,60, biaya haji dari setiap jemaah akan digunakan untuk:

• Biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP): Rp 33.979.784
• Akomodasi Mekkah: Rp 18.768.000
• Akomodasi Madinah: Rp 5.601.840
• Biaya hidup (living cost): Rp 4.080.000
• Visa: Rp 1.224.000
• Paket Layanan Masyair: Rp 5.540.109,60.

Baca juga: Biaya Haji 2023 Naik Drastis, Kemenag Usulkan BPIH Rp 69 Juta per Jamaah, 2022 Hanya Rp 39,89 Juta

"Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian," tutur Yaqut.

Menurut Menag, kebijakan formulasi BPIH diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat di masa mendatang.

Dengan komposisi 30 persen dana manfaat dan 70 persen jemaah, pemerintah menilai dana di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak akan tergerus dan dapat digunakan untuk penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya.

Bukan hanya itu, pemerintah juga beralasan usulan biaya haji disebabkan oleh faktor istitha'ah.