Berita Berau Terkini
Angka Kemiskinan di Berau Turun, Ketua DPRD Terus Ingatkan Soal Stunting
Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Berau, Lita Januarti Hakim, mengatakan angka kemiskinan di Berau menga
Penulis: Renata Andini Pengesti |
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Berau, Lita Januarti Hakim, mengatakan angka kemiskinan di Berau mengalami penurunan sebanyak 310 jiwa.
Dia menjelaskan angka kemiskinan mencapai 5,88 persen atau 13.620 jiwa. Sedangkan tahun lalu, turun menjadi 5,65 persen atau 13.310 jiwa.
“Ada berbagai faktor penurunan angka kemiskinan,” katanya kepada TribunKaltim.co, Selasa (24/1/2023).
Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau, penurunan angka kemiskinan sebagian besar berasal dari indikator peningkatan daya beli masyarakat.
Dengan rata-rata pengeluaran makanan sejumlah Rp 923.233 per kapita per bulan, sedangkan bukan makanan sebesar Rp 1.170.405 per kapita per bulan.
Baca juga: Angka Stunting di Berau Diklaim Turun 19 Persen
“Yang bisa kami katakan, terlihat jelas dari pola konsumsi masyarakatnya,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Berau, Madri Pani memberi apresiasi turunnya angka kemiskinan ini, namun ia juga menyorot soal stunting di Berau, seperti komitmen dari pimpinan Berau yang akan menurunkan angka stunting.
“Kita perlu apresiasi berbagai bantuan dari pemerintah kepada warga tidak mampu, hingga indikator angka kemiskinan di Berau,” paparnya.
Dijelaskan Madri Pani, berdasarkan data yang dia terima dari Dinas Kesehatan pada semester satu tahun lalu, masih ada 18,80 persen dari 4.366 balita yang diperiksa dinyatakan mengalami stunting. Menurutnya jumlah ini cukup tinggi.
Baca juga: Strategi Kepala BKKBN Kejar Terget 14 Persen Angka Stunting di 2024, Pakai Aplikasi dan Ubah Mindset
Terlebih dengan APBD Berau mencapai Rp 3,5 triliun di tahun ini, ia yakin penanganan stunting bisa lebih maksimal.
“Anggaran besar, saya rasa bisa mengatasi masalah ini. Karena ini masalah bersama, tidak hanya satu OPD saja,” bebernya.
Madri meminta, agar pelaksanaan pos pelayanan terpadu (Posyandu) untuk diaktifkan kembali untuk memberi pemahaman kepada ibu hamil, lebih menjaga nurtrisi mereka dan si bayi yang ada dalam kandungan.
“Mungkin kita bisa duduk bersama membahas masalah ini, Dinkes juga diminta aktif, memberikan pemahaman kepada para ibu muda agar bisa paham mengenai kehamilan,” tuturnya. (*)
Antara Luka dan Kasih, Korban KDRT di Berau Banyak yang Cabut Laporan karena Kasihan pada Suami |
![]() |
---|
Disbudpar Berau Wajibkan SOP Keselamatan di Semua Destinasi Wisata Air |
![]() |
---|
PKK Berau Kunjungi 4 Anak Terdampak Stunting, Beri Bantuan hingga Edukasi |
![]() |
---|
Tunjangan Profesi Guru di Berau Capai Rp32,2 Miliar, Tersalur Langsung ke Rekening hingga Juni |
![]() |
---|
Khidmat HUT ke-80 RI di Berau, Bupati Sri Juniarsih Ajak Warga Jaga Persatuan dan Nasionalisme |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.