DPRD Mahulu Sampaikan Persoalan Transportasi di Mahakam Ulu pada BPTD Kaltim Kaltara

“Sudah kami dari DPRD Mahulu fasilitasi dengan kepala Kampung, Camat dan pemilik ferry penyeberangan. Tapi sampai hari ini belum ada penertiban dan masih mengikuti tarif yang ditetapkan sepihak dari Pemilik Kapal Ferry tersebut. Perlu dari pihak Perhubungan Kab, Provinsi bahkan dari Balai Pengelolaan Transporasi darat untuk mengecek keberadaan Ferry penyeberangan tersebut. Baik dari sisi kelayakan maupun dari dokumen kapal yang dimiliki, tidak hanya di Long Melaham dan Muara Ratah keberadaan ferry penyeberangan juga ada di Long Bagun - Batu Majang, Laham dan Long Hubung,” imbuhnya.

Baca juga: DPRD Mahulu Sampaikan Nota Pengantar 3 Raperda Inisiatif Dewan, Ini Daftar Tiga Raperda Tersebut

Dalam kesempatan sama, Uling, Anggota Komisi II DPRD Mahakam Ulu menambahkan, jika penambahan armada kapal untuk Mahakam Ulu sudah mendesak diperlukan, karena dengan armada 1 kapal yang ada sekarang sudah tidak mencukup.

Menanggapi apa yang disampaikan DPRD Mahulu, Kepala Balai Pengelola Transprotasi Darat Dr Muiz Thohir, ST.,MT menjelaskan, izin trayek, operasional kapal, dan tarif menjadi kewenangan Dinas Perhubungan provinsi, tapi bagaimanapun akan kami sampaikan dan koordinasikan kepada pihak Dinas Perhubungan tentang masalah ini

“Kami dari Balai mengenai aspek keselamatan dan dokumen pelayaran, tetapi kami mohon maaf karena keterbatasan kami yang menangani 2 provinsi yakni Kalimantan Timur dan Kaltara. Maka kami juga belum bisa hadir di setiap titik,” ungkapnya.

Pihak Balai, lanjut dia, juga masih melakukan kajian di Kementerian Perhubungan apakah tugas tugas dan kewenangan yang ada pada Balai dapat di delegasikan ke Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang ada.

“SDM yang ada di Balai masih sangat terbatas baik dari kuantitas maupun kompetensinya. Memang perlu diadakan bimtek/diklat untuk SDM yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten/kota, pelatihan/bimtek ini diadakan oleh bagian BPSDM Kementerian, dan untuk diketahui karena BPSDM ini merupakan Badan Layanan Umum/BLU maka setiap peserta pelatihan / bimtek ada pembiayaan atau retribusi,” imbuh dia.

Dia mengatakan, untuk 2023 ini, belum ada program kegiatan yang masuk ke Mahakam Ulu, tetapi biasanya ada DAK Kementerian perhubungan yang masuk ke Kabupaten/kota, dan Mahakam Ulu sepertinya salah satu yang mendapatkan DAK tersebut. (*)