DPRD Mahulu Sampaikan Persoalan Transportasi di Mahakam Ulu pada BPTD Kaltim Kaltara

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai permasalahan transportasi sungai di wilayah Mahakam Ulu (Mahulu), DPRD melakukan audensi di Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Balikpapan, Senin (6/2/2023).

Wakil Ketua I DPRD Mahulu Tiopilus Hanye, dikonfirmasi Selasa (7/2/2023) yang memimpin rombongan anggota Dewan mengemukakan beberapa hal yang menjadi kendala di Mahulu. Utamanya yang berkaitan dengan jadwal dan standar transportasi air yang ada di kabupaten ini.

"Beberapa hal yang menjadi konsen kita di Dewan adalah, jumlah armada kapal yang melayani rute Samarinda ke Mahulu. Saat ini hanya beroperasi 1 armada dalam 1 hari. Sementara terkadang overload kapasitas sehingga sangat membahayakan keselamatan para penumpang,” ungkap Tiopilus.

Rapat itu dihadiri hadiri Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat DR. Muiz Thohir, S.T., M.T, Kepala Subbagian Tata Usaha, BPTD Dailamianus, S.Sos., MAP, dan Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Nixon Mone, S.

Baca juga: Pemkab Sampaikan Nota Pengantar 6 Ranperda kepada DPRD Mahulu

Politisi PDI-P ini, mengungkapkan pertemuan itu, terkait kondisi jalan darat di Mahakam Ulu, yang rusak parah. Baik ruas dari Ujoh Bilang ke Kubar, maupun yang dari Kubar ke Samarinda.

Karena kondisi jalan yang rusak, maka sejauh ini transportasi sungai dengan kapal menjadi transportasi alternatif bagi masyarakat Mahakam Ulu. Baik untuk mobilisasi barang maupun orang.

“Dari itu, dipandang perlu untuk mempertimbangkan penambahan armada kapal sungai yang melayani jalur Samarinda - Mahakam Ulu (PP). Di sisi kendala masyarakat, jika kemarau, kapal hanya sampai di Long Iram (Kubar). Tidak bisa sampai ke Mahulu,” lanjutnya.

Di samping penambahan armada kapal yang melayani ke Mahulu, aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang juga perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak Syahbandar Samarinda.

Baca juga: Hadiri Paripurna PAW DPRD Mahulu, Wabup Yohanes Avun Berharap Sinergi

Yaitu dengan mengecek muatan/manifes kapal, kelayakan kapal, safety dan aspek keselamatan lainnya serta dokumen dokumen pelayaran lainnya.

Hal ketiga yang disampaikan wakil ketua DPRD, terkait tarif kapal penumpang dari Samarinda ke Mahakam Ulu dan sebaliknya.

Dia mempertanyakan, apakah sudah ada legalitas atau Keputusan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim. Karena tarif kapal sudah menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM.

“Kami meminta ada kajian untuk tarif speed boat dari Tering (Kutai Barat) ke Mahakam Ulu dan sebaliknya. Karena pihak pemilik Speedboat sudah menaikkan tarif speed boat dari Tering Ke Ujoh BIlang berkisar antara Rp. 400.000 - Rp. 450.000 per orang," ungkapnya. 

Dengan alasan penyesuaian karena kenaikan BBM, walaupun belum ada kajian dan Keputusan dari Dishub provinsi. Sehingga banyak juga penumpang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah merasa keberatan dengan tarif yang ada,” kata Tiopilus.

“Kami juga minta supaya petugas syahbandar ditempatkan di Tering dan Ujoh Bilang, untuk pengecekan Speed, Long Boat yang akan berlayar, dari sisi kelayakan, safety, manifest dan dokumen pelayarannya,” tegas dia.

DPRD Mahulu juga meminta dilakukan penertiban tarif Ferry penyeberangan di Sungai Muara Ratah dan Sungai Long Melaham, yang setiap mobil ditarik antara Rp 100.000 – Rp 250.000.

“Sudah kami dari DPRD Mahulu fasilitasi dengan kepala Kampung, Camat dan pemilik ferry penyeberangan. Tapi sampai hari ini belum ada penertiban dan masih mengikuti tarif yang ditetapkan sepihak dari Pemilik Kapal Ferry tersebut. Perlu dari pihak Perhubungan Kab, Provinsi bahkan dari Balai Pengelolaan Transporasi darat untuk mengecek keberadaan Ferry penyeberangan tersebut. Baik dari sisi kelayakan maupun dari dokumen kapal yang dimiliki, tidak hanya di Long Melaham dan Muara Ratah keberadaan ferry penyeberangan juga ada di Long Bagun - Batu Majang, Laham dan Long Hubung,” imbuhnya.

Baca juga: DPRD Mahulu Sampaikan Nota Pengantar 3 Raperda Inisiatif Dewan, Ini Daftar Tiga Raperda Tersebut

Dalam kesempatan sama, Uling, Anggota Komisi II DPRD Mahakam Ulu menambahkan, jika penambahan armada kapal untuk Mahakam Ulu sudah mendesak diperlukan, karena dengan armada 1 kapal yang ada sekarang sudah tidak mencukup.

Menanggapi apa yang disampaikan DPRD Mahulu, Kepala Balai Pengelola Transprotasi Darat Dr Muiz Thohir, ST.,MT menjelaskan, izin trayek, operasional kapal, dan tarif menjadi kewenangan Dinas Perhubungan provinsi, tapi bagaimanapun akan kami sampaikan dan koordinasikan kepada pihak Dinas Perhubungan tentang masalah ini

“Kami dari Balai mengenai aspek keselamatan dan dokumen pelayaran, tetapi kami mohon maaf karena keterbatasan kami yang menangani 2 provinsi yakni Kalimantan Timur dan Kaltara. Maka kami juga belum bisa hadir di setiap titik,” ungkapnya.

Pihak Balai, lanjut dia, juga masih melakukan kajian di Kementerian Perhubungan apakah tugas tugas dan kewenangan yang ada pada Balai dapat di delegasikan ke Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang ada.

“SDM yang ada di Balai masih sangat terbatas baik dari kuantitas maupun kompetensinya. Memang perlu diadakan bimtek/diklat untuk SDM yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten/kota, pelatihan/bimtek ini diadakan oleh bagian BPSDM Kementerian, dan untuk diketahui karena BPSDM ini merupakan Badan Layanan Umum/BLU maka setiap peserta pelatihan / bimtek ada pembiayaan atau retribusi,” imbuh dia.

Dia mengatakan, untuk 2023 ini, belum ada program kegiatan yang masuk ke Mahakam Ulu, tetapi biasanya ada DAK Kementerian perhubungan yang masuk ke Kabupaten/kota, dan Mahakam Ulu sepertinya salah satu yang mendapatkan DAK tersebut. (*)