Pemuda PPU Anggap Aksi Tolak 16 Ribu Pekerja IKN Berpotensi Hambat Percepatan Pembangunan IKN

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Pemuda Penajam Paser Utara (PPU) tidak bersepakat dengan aksi beberapa pihak yang menolak kedatangan ribuan pekerja ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Perwakilan Pemuda PPU, Eko Cahyo Riswanto mengatakan bahwa 16 ribu pekerja yang akan masuk ke IKN dalam waktu dekat ini, sebagai salah satu upaya mendukung percepatan pembangunan IKN.

Tindakan beberapa pihak yang menentang kedatangan pekerja itu, dikhawatirkan dapat menghambat pekerjaan di ibu kota baru.

Kata dia, alasan ribuan pekerja didatangkan dari luar Kalimantan Timur khususnya, karena Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang ada saat ini, belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Baca juga: Aturan Terbaru Pertanahan di IKN Nusantara, HGU Bisa 95 Tahun dan HGB 80 Tahun

Baik dari kuantitas, maupun dari segi kualitas yang dibutuhkan untuk bekerja di megaproyek IKN.

“Kalau kita menghambat tenaga kerja dari luar masuk ke kita, pertanyaannya kita siap tidak memenuhi sumber dayanya, 16 ribu itu tidak sedikit dengan standar IKN, kita tidak akan siap, kita perlu waktu,” ungkapnya pada Selasa (7/2/2023).

Eko berpendapat, bahwa alih-alih menolak kedatanganan ribuan pekerja, pihak-pihak tersebut harusnya membantu menyiapkan kompetensi masyarakat lokal, agar siap bersaing dengan SDM luar.

Kata dia, banyak cara bisa ditempuh, mulai dari ikut memberikan pelatihan, dan lain sebagainya.

200 ribu pekerja kata dia dibutuhkan untuk percepatan pembangunan di IKN, 16 ribu pekerja yang akan didatangkan dari luar dianggap wajar. Kemudian selebihnya bisa diisi oleh SDM lokal.

Baca juga: Otorita IKN Nusantara Bangun Basecamp di Tengah-Tengah Rusun Pekerja Konstruksi

“Kalau sisanya kita bisa siapkan, saya yakin pemerintah tidak akan cari dari luar apalagi sejauh ini banyak pelatihan yang diadakan,” jelasnya.

Selama ada kuota yang disiapkan untuk masyarakat lokal agar terlibat dalam pembangunan IKN, maka pihaknya sangat mendukung upaya percepatan pembangunan tersebut.

“Pada dasarnya pemuda yang ada di PPU sepakat dalam arti menjadi bagian dari hadirnya IKN, terkait pemberian saran dan rekomendasi, lebih elegan dengan duduk berdiskusi,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, beberapa pihak yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Suara Rakyat Kaltim (GASKAN) terdiri dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Balikpapan, KNPI PPU, KNPI Kutai Kartanegara, organisasi Cipayung Kaltimtara serta BEM Nusantara Kaltim, menolak rencana kedatangan 16 ribu pekerja dari total 200 ribu pekerja IKN yang berasal dari luar daerah.

Mereka menginginkan pekerja di IKN itu, memprioritaskan pekerja lokal ketimbang pekerja dari luar daerah.

Pihak-pihak yang tergabung dalam aliansi itu, bahkan mengancam akan melakukan aksi besar-besaran, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. (*)