Jadwal Target Penyelesaian Amdal Rumah Sakit Bedungun Berau 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan rumah sakit baru di Kelurahan Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur terus berproses.

Ditargetkan AMDAL tersebut selesai pada penghujung Februari 2023 ini.

Kepala bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Berau, Jimmy Arwi Siregar, mengatakan, saat ini proses terus berjalan.

Saat ini Jimmy, pihaknya tinggal menyelesaikan Anilisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) serta Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Baca juga: RSUD di Bedungun Berau, PUPR Belum Bisa Pastikan Jadwal Pembangunannya

"Jadi yang baru selesai itu baru kerangka acuan. Kami targetkan akhir Februari ini selesai," jelasnya kepada TribunKaltim.co, Jumat (10/2/2023).

Adapun kerangka acuan sendiri, tahapannya harus melengkapi persetujuan teknis (Pertek) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Ada empat pertek yang harus diselesaikan, dan tersisa pertek emisi.

"Jika itu sdah selesai maka akan dilakukan sidang di DLHK Berau. Karena masih ada dua kali sidang lagi. Hanya saya lupa, apakah Andal dulu atau RKL-RPL dulu," katanya.

Setelah AMDAL selesai, maka proses pembangunan rumah sakit baru bisa segera dilakukan. Bahkan untuk proses lelangnya juga tengah dipersiapkan oleh pihaknya di DPUPR Kabupaten Berau.

Baca juga: Rencana Bangun Rumah Sakit Tipe B di Bedungun Berau, Warga Merasa Khawatir

Diterangkannya, untuk pembangunan awal yang dilaksanakn di Tahun 2023 ini dianggarkan melalui APBD Berau 2023 sekira Rp 287,7 miliar melalui skema multy years atau tahun jamak.

"Untuk lelang, saat ini kami masih menyisun dokumennya juga. Yang jelas untuk persoalan lain sudah selesai, tinggal AMDAL saja. Yang jelas, tahun ini mulai dilakukan pembangunannya," terangnya.

Ketika ditanya mengenai target pasti kapan pelaksanaannya. Jimmy menyebut, jika AMDAL selesai sesuai target, maka Maret mendatang bisa saja dimulai.

Tapi, karena tahapan ini juga ada di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), jadi tidak hanya DPUPR saja yang menentukan ini.

Semua instansi terlibat, akan mengupayakan kegiatan ini cepat dilaksanakan.

"Sesuai dengan program Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau," pungkasnya. (*)