Kades di IKN Nusantara Adukan Tambang Ilegal ke Jokowi, Duga Oknum Aparat Terlibat

Aktivitas tambang yang ada di Desa Suko Mulyo sudah berlangsung sejak 2020 atau sudah dua tahun lamanya.

Samin mengaku sudah membuat laporan ke Polsek Sepaku, Polres PPU hingga Polda Kaltim, namun tetap tak ada penindakan. Warga hanya pasrah menerima dampak debu dan jalan rusak.

"Kami jadi binggung kita ini mau lapor kemana lagi?" keluh Samin.

Sejak itulah, Samin tanpa henti melaporkan aktivitas penambangan ilegal di desanya ke level nasional.

Laporan Samin ke Kementerian LHK pernah ditindaklanjuti Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (BPPHLHK) Kalimantan seksi II, Juni 2021.

Ketika itu, tim BPPHLHK meninjau lokasi di Desa Suko Mulyo dan mendapati sejumlah alat berat sedang menggaruk lahan untuk mengambil batu bara ilegal.

Para penambang sempat berhenti operasi sesaat usai penindakan itu. Namun, tak lama berselang mereka datang beraktivitas. "Jadi kucing-kucingan.

Kalau saya lapor dan ditindaklanjuti mereka berhenti sementara, tapi kemudian berlanjut lagi, begitu terus," kata dia.

Samin menduga mustahil tambang ilegal bisa bertahun-tahun beroperasi tanpa campur tangan penegak hukum.

"Kalau enggak ada keterlibatan oknum penegak hukum, tambang ilegal ini pasti sudah selesai," katanya.

Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo meminta bukti jika ada pihak-pihak yang menuding keterlibatan aparat polisi membekingi tambang ilegal.

"Harus dapat dibuktikan dulu dong," kata dia.

Yusuf mengeklaim tidak ada aparat di wilayah hukum Kaltim yang terlibat tambang ilegal.

"Insya Allah enggak ada. Kalau ada, ya pasti akan ditindak," kata dia.

Yusuf meminta jika masyarakat yang mendapati aparat polisi terlibat tambang ilegal atau melihat ada kegiatan penambang ilegal bisa langsung melapor melalui call center Kapolda Kaltim.

"Silakan saja dilaporkan ke situ. Langsung ditanggapi pak Kapolda, kok," pungkas Yusuf. (*)