Kesempatan Berkarir di Ibu Kota, Otorita IKN Nusantara Buka Banyak Lowongan Kerja

TRIBUNKALTIM.CO - Badan Otorita IKN Nusantara baru saja melantik 4 pejabat baru.

Meski demikian, Badan Otorita rupanya masih memerlukan banyak pegawai.

Terbaru, Badan Otorita IKN kembali membuka lowongan kerja dengan statusnya nanti yakni Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri atau PPNPN.

Diketahui, Pemerintah berupaya memercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Pasalnya, kota baru ini ditargetkan sudah bisa menggantikan Jakarta sebagai IKN pada 2024 mendatang.

Dikutip dari laman resmi ikn.go.id, lowongan kerja ini dibuka untuk menempati 9 bidang deputi di lingkungan Otorita IKN dengan banyak posisi kerja.

Informasi lowongan kerja Otorita IKN ini terbuka bagi putera/puteri terbaik bangsa untuk menjadi bagian dalam sejarah pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pendaftaran dilakukan secara online melalui www.ikn.go.id/RekPPNPNOIKN mulai tanggal 20 Februari hingga 24 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.

Persyaratan Umum :

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi terakreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Persyaratan IPK minimal 3,0 pada skala 4 dan Perguruan Tinggi yang terakreditasi Sangat Baik

3. Berusia paling kurang 21 tahun dan berusia maksimal 33 tahun pada saat melamar.

4. Sehat jasmani dan rohani

5. Berkelakuan baik

6. Mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan syarat lain yang diperlukan dalam jabatan

7. Mampu mengoperasikan media teknologi informasi dan berbahasa Inggris secara lisan maupun tulisan yang dapat dibuktikan dengan sertifikasi dari institusi terakreditasi nasional

8. Disiplin dan berintegritas

9. Bersedia ditempatkan pada wilayah penyelenggaraan organisasi Otorita IKN .

Bidang Kualifikasi dan Jurusan yang dibutuhkan:

1. Sekretariat

Ilmu Ekonomi

Manajemen Sumber Daya Manusia

Akuntansi

Ilmu Komunikasi

Psikologi

Teknik Informatika

Ilmu Komputer

Ilmu Hukum

Administrasi Publik

Hubungan Internasional

2. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan

Ilmu Hukum

Akuntansi

3. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan

Perencanaan Wilayah dan Kota

Teknik Arsitektur

Teknik Sipil

Teknik Lingkungan

Teknik Geologi

Ilmu Hukum

Ilmu Pertanahan

Manajemen

Teknik Informatika

4. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan

Teknik Industri

Teknik Informatika

Teknik Komputer

Perencanaan Wilayah dan Kota

Ilmu Hukum

5. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat

Ilmu Hukum

Ilmu Komputer

Ilmu Administrasi

Ilmu Komunikasi

Psikologi

Pertanian

Sosiologi

6. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital

Teknik Sipil

Teknik Informatika

Teknik Elektro

Teknik Arsitektur

Matematika

Geografi

Ilmu Komputer

Sistem Informasi

Ilmu Hukum

Fisika

7. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Teknik Lingkungan

Teknik Sipil

Agroteknologi

Manajemen

Pertanian

Silvikultur

Ilmu Hukum

Ilmu Kehutanan

Teknik Geologi

Teknik Pangan

Perencanaan Wilayah dan Kota

Ilmu Tanah

Geografi

8. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi

Ilmu Hukum

Ilmu Ekonomi

Administrasi Bisnis

Teknik Lingkungan

Teknik Sipil

Akuntansi

Manajemen

Teknik Elektro

Akturia

9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

Ilmu Hukum

Teknik Lingkungan

Perencanaan Wilayah dan Kota

Administrasi Publik

Teknik Arsitektur

Teknik Sipil

Teknik Elektro

Teknik Mesin

Transportasi. (*)