Hadiri Rakernas APPSI, Wakil Bupati Paser Dorong Pertumbuhan Ekonomi Seni dan Olahraga hingga UMKM

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Assegaf nenghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Pada Rakernas APPSI ini mengangkat tema menyongsong pemerintahan baru pasca Pilpres tahun 2024, yang dibuka Presiden RI Joko Widodo, berlangsung di salah satu hotel di Balikpapan, Kamis (23/2/2023).

Wabup Paser Syarifah Masitah Assegaf mengatakan, terdapat beberapa poin penting arahan dari Presiden RI.

"Belanja masyarakat, seperti event seni dan olahraga jangan di tahan-tahan karena bagus untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian," kata Masitah.

Baca juga: Ketua APPSI Isran Noor Sebut Rakernas APPSI 2023 Bahas Masalah Pembangunan dan Tugas Kepala Daerah

Dijelaskan, untuk tahun 2023 diperkirakan terdapat tiga ribu event seni dan olahraga yang akan terselenggara.

Masitah mengaku, pada rencana penyelenggaraan event tersebut Pemda diminta untuk tidak menghambat dalam proses perizinannya.

"Izin-izin event tersebut diminta untuk tidak dihambat karena menyangkut masalah perputaran ekonomi, karena bisa terpendingnya 690 triliun. Serta menyangkut belanja masyarakat dan perlu ditingkatkan, Pemda diminta membantu dalam hal ini," ujarnya.

Selain itu, kata Masitah wisata di daerah juga harus dibuka dan UMKM juga digiatkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga.

Hilirisasi segala sektor di daerah juga tidak berfokus pada pertambangan, melainkan di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan.

Baca juga: Jokowi Buka Rakernas APPSI di Balikpapan, Pemerintah Daerah Diminta Dorong Pertumbuhan Ekonomi

"Masalah pangan sangat penting diperhatikan antisipasi elnino, idhul Fitri dan kondisi geopolitik, Pemda diminta terus melakukan kontrol pasar, dan kontrol kenaikan harga bahan pokok, karena hal ini menyangkut inflasi, seperti kenaikan harga beras," beber Masitah.

Tak hanya itu, belanja produk dalam negeri juga perlu ditingkatkan dikarenakan ada peluang 762,7 triliun.

"Pemda harus membantu membelanjakan APBD untuk produk dalam negeri, selain itu Pemda diharapkan dapat memperkuat iklim investasi dengan mempermudah perizinan dan bila perlu hitungan jam," urai Masitah.

Pemda juga diminta untuk mengecek dan memonitor terkait stunting, serta harus ada penurunan tiap tahunnya.

"Masalah lainnya terkait tenaga honorer, karena urusannya masih digodok namun kita upayakan jalan terbaiknya," tutup Masitah. (*)