Rakernas APPSI, Wabup Paser Sampaikan Beberapa Poin Penting Arahan dari Presiden

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Bupati Paser, Syarifah Masitah Assegaf hadir mewakili Bupati dr Fahmi Fadli pada kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Rakernas APPSI bertajuk 'Menyongsong Pemerintahan Baru Pasca Pilpres Tahun 2024" ini dibuka Presiden Joko Widodo di salah satu hotel di Balikpapan, Kamis (23/2/2023).

Wabup Paser Syarifah Masitah Assegaf mengatakan, terdapat beberapa poin penting arahan dari Presiden RI.

"Belanja masyarakat, seperti event seni dan olahraga jangan di tahan-tahan karena bagus untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian," kata Masitah.

Baca juga: Hadiri Rakernas APPSI, Wakil Bupati Paser Dorong Pertumbuhan Ekonomi Seni dan Olahraga hingga UMKM

Dijelaskan, untuk tahun 2023 diperkirakan terdapat tiga ribu event seni dan olahraga yang akan terselenggara.

Masitah mengaku bahwa pada rencana penyelenggaraan event tersebut, pemda diminta untuk tidak menghambat dalam proses perizinannya.

"Izin-izin event tersebut diminta untuk tidak dihambat karena menyangkut masalah perputaran ekonomi, karena bisa ter-pending-nya Rp 690 triliun. Hal itu, juga mendorong terwujudnya Paser yang Maju Adil dan Sejahtera (MAS)," ujarnya.

Menyangkut belanja masyarakat, tambah Masitah, perlu ditingkatkan dan pemda diminta dapat membantu dalam hal tersebut.

Selain itu, wisata di daerah juga harus dibuka dan UMKM digiatkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga.

Hilirisasi segala sektor di daerah juga tidak berfokus pada pertambangan, melainkan di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan.

"Masalah pangan sangat penting diperhatikan antisipasi el nino, Idul Fitri dan kondisi geopolitik, pemda diminta terus melakukan kontrol pasar dan kontrol kenaikan harga bahan pokok, karena hal ini menyangkut inflasi, seperti kenaikan harga beras," beber Masitah.

Baca juga: Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Assegaf Perkuat Sinergitas Bersama Jajaran Forkopimda

Tak hanya itu, belanja produk dalam negeri juga perlu ditingkatkan dikarenakan ada peluang Rp 762,7 triliun.

"Pemda harus membantu membelanjakan APBD untuk produk dalam negeri. Selain itu, pemda diharapkan dapat memperkuat iklim investasi dengan mempermudah perizinan dan bila perlu hitungan jam," urai Masitah.

Pemda juga diminta untuk mengecek dan memonitor terkait stunting, serta harus ada penurunan tiap tahunnya.

"Masalah lainnya terkait tenaga honorer, karena urusannya masih digodok namun kita upayakan jalan terbaiknya," tutup Masitah.