Anggaran Rp 493 Miliar, Jokowi Pastikan Rumah Menteri di IKN Nusantara Rampung 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan 36 rumah tapak menteri di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur akan rampung pada tahun 2024 mendatang.

"Yang kita lihat sekarang ini adalah kawasan rumah-rumah menteri, ada 36 di sini nanti bangunan yang kita harapkan pada Juni 2024 itu selesai karena memang kita target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di IKN," kata Jokowi, Jumat (24/2/2023).

Dilansir dari Kompas.com, Presiden mengatakan, pembangunan rumah tapak menteri di IKN saat ini progres fisiknya sudah mencapai 14 persen.

"Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa IKN ini telah dimulai pembangunannya baik infrastruktur berupa nanti kantor dan ini rumah menterinya," imbuh Jokowi.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan rumah tapak menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN telah dimulai sejak Desember 2022 sesuai kontrak.

"Pembangunannya dilakukan di atas lahan sekitar 20 hektar lengkap dengan furnitur serta akan dilengkapi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum)," kata Iwan.

Konstruksinya dilaksanakan oleh PT Adhi Karya-Ciriajasa, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp 493 miliar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, selain pembangunan rumah tapak menteri, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan juga tengah menyiapkan pembangunan 47 tower Rumah Susun (Rusun)/Apartemen untuk ASN/TNI/Polri di IKN.

Proyek ini ditargetkan dimulai konstruksinya pada Juni 2023 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 9,4 triliun.

"Ditargetkan konstruksinya mulai pada Juni 2023," kata Basuki.

Proyek tersebut saat ini masih dalam tahap pengalokasian anggaran dan persiapan lelang dengan rencana setiap tower akan memiliki 10-12 lantai.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku ingin paling dulu pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.

Hal tersebut diungkapkan Basuki kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pramono Anung.

Awalnya, Presiden Jokowi mengatakan satu per satu menteri akan dipindahkan ke IKN.

Utamanya para menteri yang memimpin sejumlah kementerian strategis.