Target Pemkab Paser Mengatasi Blank Spot Demi Pemerataan Digital

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Masalah blankspot, masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam mengurangi permasalahan tersebut, khususnya di wilayah pelosok.

Infrastruktur digital masuk dalam salah satu program prioritas Bupati Paser Fahmi Fadli pada tahun 2024, Senin (27/2/2023).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Paser, Ina Rosana menyampaikan terimakasihnya, atas masuknya infrastruktur digital dalam program prioritas Bupati Paser.

"Mendengar paparan dari Bupati Paser maupun Ketua DPRD, kami dari DKISP Paser berterima kasih," tegas Ina. 

Baca juga: Kaltim Jadi Serambi IKN Nusantara, Pemkab Kubar Tingkatkan Kemampuan Literasi Digital ASN

Karena bupati sudah memasukkan infrastruktur digital dalam salah satu dari 8 program prioritas 2024, begitupun yang disampaikan Ketua DPRD Paser.

"Bahwa, begitu pentingnya pemerataan infrastruktur digital," kata Ina.

Kondisi saat ini, DKISP Paser sementara melakukan pemerataan infrastruktur digital pada seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Paser.

"Alhamdulillah sebetulnya, kalau menghitung desa yaitu 139 desa akan tuntas dari blankspot di 2023 ini, seiring dengan adanya bantuan BTS dari Kementrian Kominfo yaitu 47 menara dengan opsel XL dan Indosat," tambahnya.

Baca juga: Percepatan Perluasan Digitaliasi Daerah Paser, Bupati Fahmi Fadli Bakal Bangun 5 BTS di Blank Spot

Selain itu, juga akan dibangun 3 menara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Desa Belimbing, Muara Toyu, dan Muara Payang.

Hanya saja, kata Ina harus disamakan persepsi bahwa 139 desa di Paser sudah ada jaringan internet, cuman dalam 1 desa masih mencakup dusun dan RT yang terkadang belum tersentuh oleh jaringan.

"Ini yang sementara kita sisir, dengan mendata semua wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan dalam satu desa, itu yang sementara kita usahakan," jelas Ina.

Dengan adanya program smart city, smart village, dan desa digital kata Ina juga harus didukung dengan infrastruktur digital.

Ina menilai, hal tersebut merupakan suatu persoalan yang mendasar untuk bisa diakomodir.

"Sebagaimana arahan dari Presiden RI bahwa, Indonesia harus menjadi negara digital, namun infrastruktur juga harus dibenahi," tambahnya.

Dikatakan, berkaca dari Pandemi Covid-19 lalu, membuat orang sadar bahwa infrastruktur digital memang sangat penting.