Anggaran Keperluan Pilkada 2024 Capai Rp3,4 M, BKAD: Harus Diverifikasi Dulu

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pemprov Kaltara telah memulai menghitung anggaran untuk keperluan Pilkada 2024.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara mengungkapkan sebagian anggaran untuk pilkada telah dipersiapkan.
Kepala BKAD Kaltara Denny Harianto mengatakan anggaran untuk pelaksanaan tahapan pilkada di tahun 2023 sekitar Rp3,4 miliar.
"Sampai saat ini dari Kesbangpol dan TAPD itu sudah kita anggarkan untuk di tahun 2023. Kita anggarkan Rp3,4 miliar, Rp3 miliar untuk KPU dan Rp400 juta untuk Bawaslu," ungkapnya.
Menurut Denny, angka yang telah disiapkan tersebut belum mencakup keseluruhan kebutuhan anggaran.
Sebab, pihak penyelenggara pilkada mengajukan Rp208 miliar untuk semua tahapan pilkada.

Denny menjelaskan pencairan anggaran pilkada baru akan ditingkatkan pada tahun depan. "Nanti kita push-nya itu di 2024," tuturnya.
Denny mengaku belum mengetahui berapa keseluruhan besaran anggaran yang nantinya akan dihibahkan Pemprov Kaltara kepada penyelenggara pilkada.
Lantaran masih ada proses yang harus dilalui sebelum anggaran dikucurkan dan dihibahkan.
"Angka yang saya terima itu Rp208 miliar, kalau nanti yang diberikan itu tentu harus diverifikasi dulu sesuai dengan standar yang ada. Tentu semua akan diundang dari KPU, Bawaslu, Kesbangpol dan TAPD. Jadi setelah itu diputuskan oleh tim, maka itu yang kita anggarkan," tuturnya.