Cek Strategi Kementrian PUPR Pastikan Infrastruktur IKN Nusantara Siap di 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Kementrian PUPR menjadi garda terdepan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Jalan tol, gedung pemerintahan, Istana Presiden, hunian ASN, hingga penyediaan air baku, jadi pekerjaan Kementrian PUPR yang semuanya ditarget tuntas pada 2024.

Sederet langkah dilakukan Kementrian PUPR guna memastikan semua proyek raksasa ini bisa selesai tepat waktu.

Dilansir dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan sesuai dengan arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, prinsip tata kelola pembangunan di IKN harus tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat/ sasaran, tepat administrasi dan tepat kuantitas.

“Pembangunan IKN harus menjaga mutu pekerjaan dengan mengikuti metode dan prosedur kerja sehingga meminimalisir kegagalan konstruksi,” jelas Zainal dalam kegiatan Knowledge Sharing yang dilaksanakan oleh Bapennas di Bogor, Jumat (24/02/2023).

Selain itu, harus menjaga disiplin terhadap jadwal penyelesaian pekerjaan dengan ritme kerja cepat, dan dikerjakan dengan langgam rock and roll.

“Pelaksanaan pekerjaan di IKN juga harus menjaga tertib administrasi agar pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan serta mempersiapkan dengan matang paket pekerjaan,” tegas Zainal.

Sebelum ditugasi membangun IKN, Kementerian PUPR untungnya telah melakukan strategi manajemen risiko dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui 9 Strategi Pencegahan Penyimpangan PBJ sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pertama melalui Reorganisasi Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa (PBJ), kemudian Perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Selanjutnya, Perbaikan Mekanisme Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pembinaan Penyedia Jasa (Kontraktor dan Konsultan), serta Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (system delivery) oleh Kementerian PUPR dan BPKP.

Sebagai implementasi manajemen risiko, Kementerian PUPR juga membentuk Unit Kepatuhan Intern (Second Line of Defense) di unit organisasi dan balai, Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan Penguatan Kompetensi dan Independensi Auditor Inspektorat Jenderal, serta Continous Monitoring atas Perangkat Pencegahan Penyimpangan (Fraud) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan IT Based.

“Untuk penerapan manajemen risiko, Kementerian PUPR sudah punya Surat Edaran (SE) Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR.

Ini merupakan bukti bahwa Kementerian PUPR concern dengan manajemen risiko, termasuk dalam pembangunan IKN," paparnya.

"Ada tim yang bekerja untuk mengidentifikasi manajemen risiko dengan detail serta mitigasi risikonya baik preventif maupun korektif,” tandas Zainal.

Kementerian PUPR telah melaksanakan pembangunan infrastruktur IKN pada Tahap Awal 2022-2024 yang terdiri dari kurang lebih 50 proyek konstruksi dengan total biaya 4,5 Miliar Dolar AS (Rp62 triliun) yang bersumber dari APBN.