Dibangun di Lahan 20 Ha, Intip Lagi Fasilitas 36 Rumah Menteri di IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, telah dimulai sejak Desember 2022 sesuai kontrak.

Dimana konstruksi proyek ini dilaksanakan oleh PT Adhi Karya-Ciriajasa dengan nilai kontrak sebesar Rp 493 miliar.

"Pembangunannya dilakukan di atas lahan sekitar 20 hektare lengkap dengan furnitur serta akan dilengkapi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

Konstruksinya dilaksanakan oleh PT Adhi Karya-Ciriajasa, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp 493 miliar," kata Iwan dalam keterangan tertulis, Kamis (23/2), dilansir dari Kontan.

Untuk proyek pembangunan rumah menteri di IKN Presiden Joko Widodo berharap dapat rampung pada Juni 2024. Hal tersebut lantaran pemerintah memiliki target untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN.

Selain proyek rumah menteri, Kementerian PUPR mendapatkan penugasan dari Presiden untuk membangun 47 tower Rusun/Apartemen bagi ASN/TNI/Polri.

Untuk proyek apartemen ini, alokasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 9,4 triliun dan ditargetkan selesai pada pertengahan 2024.

"Saat ini masih dalam tahap pengalokasian anggaran dan persiapan lelang. Setiap towernya nanti masing-masing sekitar 10-12 lantai," kata Iwan.

Pembangunan Rumah Susun (Rusun)/Apartemen untuk ASN/TNI/Polri di IKN konstruksinya akan mulai pada Juni 2023.

Sebelumnya, Iwan Suprijanto memberikan jawaban saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI pada Rabu (25/1/2023) lalu.

"Saya jelaskan sedikit tentang harga tadi (pembangunan rumah menteri di IKN), ini karena spek-nya termasuk fully furnished, sudah termasuk isinya," ujarnya dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

Desain rumahnya pun terdapat dua tipe.

Yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi serta luas lahan 1.000 meter persegi.

"Jadi nanti memang Bapak/Ibu menteri yang akan menempati tinggal masuk saja itu (tanpa perlu membawa barang/furniture)," tandasnya.

elaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022 dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan sudah selesai pada Juni 2024 mendatang.