Rayuan Pemerintah agar ASN Mau Pindah ke IKN Nusantara, dari Tunjangan hingga Biaya Pindah

Selain itu Trubus menegaskan harus ada juga kejelasan anggaran yang akan digunakan untuk biaya pemindahan ASN ke IKN.

Ia menekankan jangan sampai pemindahan ASN nantinya malah menjadi pemborosan bagi negara.

"Harus ada aturan jelas juga soal anggaran. Karena ini kan anggarannya nyedot banyak kan untuk pemindahan, jadi harus jelas berapa yang dianggarkan untuk pemindahan satu orang ASN," imbuhnya.

Baca juga: Keuntungan Pembangunan IKN Nusantara Bagi Pemasok Energi, Pasir Silika Banyak Dicari

Sebelumnya dalam akun instagram resminya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menuliskan, ASN, TNI dan POLRI akan diberi tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku, dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," kata Suharso.

Selain itu, terdapat sejumlah komponen yang akan dibiayai pemerintah saat ASN, TNI dan POLRI yang pindah ke IKN.

Adapun komponen yang dibiayai tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan.

Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce mengatakan, biaya kepindahan ASN ke IKN akan ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah menurutnya akan menyiapkan sarana dan prasarana yang baik bagi ASN yang akan pindah ke IKN.

"Biaya pindah, transportasi, biaya pengepakan kepindahan ASN akan diatur. Jadi diperhatikan supaya nyaman di sana pasti disiapin. PUPR sama Otorita IKN akan siapkan sarana dan prasarana yang baik," kata Averrouce.

Skema pemindahan ASN disiapkan pemerintah sebaik mungkin. Tahap pertama, atau pada 2024, ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan ada 16.990 orang.

Pemerintah bahkan menyiapkan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, seperti sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.

Baca juga: Potensi Investasi Transportasi di IKN Nusantara, Kereta Api Hingga Dermaga Wisata

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan skema pemindahan ini sudah dibahas pada sidang kabinet.

“Total 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga yang akan pindah,” jelas Anas dikutip dari keterangan tertulis, Senin (27/2).

Pemerintah menargetkan personel TNI dan Polri yang pindah ke IKN sebanyak 5.716.

Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya yang akan dipindah sebanyak 193, sedangkan PPT Pratama sebanyak 964.