Anies Diprediksi akan Lanjutkan IKN Nusantara, Pengamat: Demi Tiket Pilpres 2024, PDIP Ragukan

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan IKN Nusantara adalah salah satu program besar Presiden Joko Widodo di era pemerintahannya, apakah akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih di Pilpres 2024?

Bakal calon presiden Anies Baswedan diprediksi bakal melanjutkan program Jokowi termasuk IKN Nusantara, tentunya demi meraih tiket Pilpres 2023.

Demikian prediksi Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, meski demikian PDIP meragukan komitmen Anies untuk melanjutkan program Jokowi termasuk IKN Nusantara. 

Agung Baskoro mengatakan  Koalisi Perubahan yang diisi oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS pasti ingin memastikan agar Anies Baswedan mendapat tiket untuk maju di Pilpres 2024.

Sehingga, kelanjutan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) pasti dinarasikan oleh Anies jika dirinya terpilih menjadi presiden

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memastikan Anies pasti akan melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

"Dalam konteks pra-pilpres ini, Koalisi Perubahan Indonesia (KPI) perlu memastikan tiket agar pencapresan Anies tak terganggu oleh hal-hal apa pun.

Sehingga narasi keberlanjutan dalam konteks IKN menjadi lebih utama ketimbang menolaknya," ujar Agung saat dimintai konfirmasi, Senin (6/3/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Selain itu, Agung menjelaskan, restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pasti diperlukan Anies untuk maju sebagai Capres 2024.

Apabila Anies mendapat restu, maka pendukung Jokowi bisa saja melihat Anies sebagai alternatif pilihan mereka di tengah kompetisi elektoral yang begitu kompetitif.

Baca juga: Soal IKN Nusantara, Anies Baswedan Janji Laksanakan UU Jika Terpilih Gantikan Jokowi

Hanya saja, apabila Anies dinarasikan akan melanjutkan IKN Nusantara, maka elektabilitasnya kemungkinan akan menurun.

"Ketika narasi continuity menjadi prioritas ketimbang agenda perubahan, mesti akan menimbulkan ekses termasuk elektabilitas," tuturnya.

Agung menjelaskan, hal tersebut merupakan risiko, mengingat Nasdem masih berada di dalam pemerintahan.

Dia menilai Nasdem harus memastikan mereka tidak kena reshuffle atau perombakan kabinet oleh Jokowi hingga akhir kepemimpinannya.

"Artinya pilihan ini menjadi realistis secara politik karena dua hal, soal kepastian tiket pilpres untuk Anies dan menghindari agenda reshuffle.

Dan di tahap ini Nasdem punya peranan penting sebagai motor Koalisi Perubahan," jelas Agung.

Maka dari itu, kata Agung, PKS dan Demokrat selaku mitra koalisi Nasdem harus memahami posisi Nasdem ini, sehingga narasi keberlanjutan IKN perlu bergulir.

Di sisi lain, Agung mendorong pemerintah juga tidak menghalang-halangi Koalisi Perubahan yang ingin mengusung Anies sebagai Capres 2024.

"Setidaknya agar Demokrat dan PKS juga bisa memahami dan memberikan ruang yang lebih luas pada pemerintah saat ini untuk bekerja di sisa pemerintahan," katanya.

"Dan di saat yang sama, pemerintah juga memberi ruang kepada Koalisi Perubahan untuk terlibat Pilpres 2024 secara maksimal," imbuh Agung.

Baca juga: Akhirnya Anies Baswedan Angkat Suara Soal Pemindahan IKN ke Kalimantan, Manut Kebijakan Jokowi?

Sebelumnya, Surya Paloh memastikan bahwa Anies Baswedan bakal melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo jika terpilih sebagai presiden dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Surya Paloh usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/3/2023).

“Tentu kalau bisa diteruskan akan sangat baik sekali kenapa tidak meneruskan?

Kita tidak mau pembangunan harus terhenti,” tegas Surya Paloh, Minggu.

Kendati begitu, Surya Paloh menekankan bahwa pembangunan yang telah dilangsungkan pemerintah saat ini tentu memerlukan perbaikan-perbaikan dalam perjalanannya.

Namun demikian, upaya pembangunan yang telah berjalan harus terus didukung demi kemajuan bangsa dan negara.

“Perlu perbaikan? Jelas itu mutlak, tidak ada kesempurnaan dalam seluruh apapun yang telah kita lalui bersama, ada upaya-upaya perbaikan tapi menuruskan saya pikir itu suatu hal yang amat sangat rasional,” papar Surya Paloh.

"Kita tidak mau jalannya pembangunan negeri kita ini harus terhenti karena tukarnya pergantian daripada pemimpin atau kepemimpinan nasional kita,” ucap dia.

Diragukan PDIP

Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan berjanji akan melanjutkan program era kepimpinan Presiden Joko Widodo apabila menang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Blak-blakan Prabowo Subianto Siap Hadapi Anies Baswedan Jelang Pilpres 2024 di Hadapan Surya Paloh

Komitmen Anies terhadap program Jokowi salah satunya terkait kelanjutkan program perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), dari Jakarta ke Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Akan tetapi, janji tersebut diragukan oleh PDI Perjuangan (PDIP).

Keraguan PDIP tersebut berkaca dari program Jokowi yang ternyata tak diteruskan Anies saat menjabat gubernur DKI Jakarta.

Kendati demikian, janji Anies tersebut mendapat dukungan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Bahkan, ia memastikan Anies benar-benar akan melanjutkan pembangunan era Jokowi.

Lanjutkan IKN Anies berjanji akan melanjutkan program pembangunan IKN yang diprakarsai Jokowi.

Komitmen Anies didasari dengan pembangunan IKN telah diperintah oleh undang-undang (UU).

Adapun aturan yang dimaksud Anies yakni UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Oleh karena itu, menurut Anies, siapa pun presiden berikutnya tetap harus menjalankan aturan tersebut.

"Kalau ini undang-undang, maka siapa pun harus melaksanakan undang-undang," kata Anies di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Anies menilai bahwa program perpindahan Ibu Kota sudah bukan lagi pada level gagasan.

Sebab, program ini sudah didukung oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, lanjut Anies, sudah sepatutnya program mengenai perpindahan Ibu Kota tetap dilanjutkan.

"IKN ini bukan di level gagasan saja. IKN ini sudah menjadi undang-undang dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apa pun, itu sumpahnya melaksanakan undang-undang," kata Anies.

Di sisi lain, Anies tak mau berandai-andai mengenai kemungkinan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan proyek tersebut.

"Pada fase ini kita laksanakan undang-undangnya saja dulu," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Kementrian PUPR Beber Ada 63 Proyek IKN Nusantara Berbiaya Rp 62 T di IKN Nusantara

(*)

Update Mata Lokal Memilih

Berita IKN Nusantara

Berita Anies