Adrinof Kagum Progres Pembangunan IKN Nusantara, Dipantau Jokowi 3 Bulan Sekali

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015 selaku inisiator Pemindahan Ibu Kota Nusantara atau IKN NNusantara di Kalimantan Timur, Andrinof Chaniago optimis pembangunan proyek IKN berjalan sesuai cetak biru yang dirancang pemerintah.

"Kalau progres sejauh saya pantau baik langsung maupun tidak langsung, ini luar biasa.

Saya salut khususnya tim dari Kementerian PUPR dan juga tentu Tim IKN ya, betul-betul total melakukan manajemen proyek yang all out," kata Andrinof dalam diskusi daring yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema ‘Geliat IKN Menyongsong Masa Depan’ pada Senin (6/3/23), dilansir dari Kontan.

Dia menyebutkan banyak progres yang mulai terwujud dalam kawasan inti.

Sebut misalnya, pembanguan rumah pekerja yang sudah rampung hingga badan jalan yang selesai dalam tempo 3 hingga 6 bulan.

“Progres seperti ini adalah sesuatu yang baru dalam proyek infrastruktur.

Hal ini menunjukan kesiapan serta keseriusan pemerintah untuk menuntaskan pembangunan pemindahan ibu kota negara baru ini,” tuturnya.

Selain progres yang ada, Andrinof menjelaskan, faktor yang membuatnya optimis akan rampungnya proyek ini adalah keterlibatan Presiden Jokowi yang mengawasi langsung dengan meninjau lokasi pembangunan rutin sekali dalam tiga bulan.

Dalam sejarahnya, dia menambahkan, masyarakat perlu memahami bahwa pembangunan sebuah kota baru, khususnya yang menjadi tempat pemindahan ibu kota negara baru, membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Paling cepat, dikatakanya, memakan waktu 10 tahun dan paling lambat 15 tahun.

"Khususnya lagi kota-kota baru yang menjadi tempat pindahnya ibu kota, memang 10 tahun Itu paling cepat dalam catatan kita.

Saya rasa, dengan studi di 30 negara lebih waktu itu, kita lihat durasinya memang sekitar 10 sampai 15 tahun," beber Andrinof.

Lebih lanjut, dia menyarankan agar pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk fokus membangun kawasan inti.

Sebab sumber pendanaannya jelas yakni bersumber dari angaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Hal ini, tegasnya, akan menarik sektor swasta sebagai investor untuk melakukan pembangunan dan pengembangan di kawasan penunjang.