IKN Nusantara
Menlu Retno Sebut Jepang Bisa Bantu Finansial Hingga Tenaga Ahli untuk IKN Nusantara
Menlu Retno Marsudi sebut Jepang bisa bantu finansial hingga tenaga ahli untuk IKN Nusantara.
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Robin Ono Saputra
TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi membahas beberapa kerja sama investasi potensial antara Indonesia dan Jepang.
Salah satunya proyek besar pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Dilansir dari Kompas.com, pembahasan kerja sama itu terjadi saat pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jepang dalam Strategic Dialogue ke-8 antara Indonesia dan Jepang di Tokyo, Jepang, Senin (6/3/2023).
Dalam pertemuan, Retno menyampaikan, investasi yang kompetitif akan sangat membantu upaya meningkatkan kerja sama, selain masalah kualitas.
"Beberapa kerja sama potensial yang kita bahas, antara lain pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di mana Jepang dapat memberikan dukungan finansial, tenaga ahli, dan juga transfer teknologi," kata Retno dikutip dari YouTube Kemenlu, Selasa (7/3/2023).
Retno juga mengulang kembali pembahasan antara Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dengan mitranya di Jepang minggu lalu, di dalam konteks kerja sama investasi.
Topik tersebut meliputi upaya mengejar pemenuhan target kapasitas terminal mobil dengan 600.000 mobil per tahun pada tahun 2024 dan pelabuhan kontainer dengan kapasitas 525.000 TEUs pada tahun 2023 untuk Pelabuhan Patimban.
"Pada saat yang sama, pembahasan pembangunan Pelabuhan Patimban fase ke-2 sedang dilakukan," tutur Retno.
Di sisi lain, Retno menyampaikan mengenai hasil pembahasan Menhub minggu lalu, yaitu kerja sama pembangunan MRT.
Saat ini tengah dilakukan proses bidding untuk MRT paket pekerjaan CP 205 yang akan berakhir waktu biddingnya 13 April 2023.
Adapun terkait proyek MRT Jakarta East-West, saat ini sedang dilakukan finalisasi kajian untuk basic engineering design terhadap fase 1-1 dengan target penyelesaian pada akhir 2023.
"Saat ini, ADB dan JICA sedang melakukan kajian untuk menentukan kerangka institusi dan juga skema implementasi proyek," jelas Retno.
Sebagai informasi, Strategic Dialogue ini terakhir kali dilakukan 3 tahun yang lalu di Jakarta, yaitu tahun 2020.
Dialog strategis kali ini bertepatan dengan perayaan 65 tahun hubungan Indonesia-Jepang, 50 tahun hubungan ASEAN-Jepang, dan bersamaan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN, serta keketuaan Jepang di G7.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengajak para pelaku bisnis di Jepang untuk bekerja sama membangun infrastruktur transportasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di pulau Kalimantan.
Hal tersebut disampaikan Menhub saat menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Forum Japan-Indonesia Economic Committee of Keidanren Event di Jepang, Selasa (28/2).
Forum bisnis yang diselenggarakan salah satu asosiasi pelaku bisnis terbesar di Jepang ini dihadiri oleh sekitar 90 pelaku bisnis atau investor asal Jepang.
Budi Karya mengatakan, pembangunan IKN telah dituangkan dalam Undang-Undang yang diturunkan dalam sejumlah peraturan. Seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan lainnya.
Menurut Budi Karya, IKN akan dibangun sebagai kota yang rendah emisi karbon dan efisien melalui penggunaan teknologi. Pembangunan dan pengembangan IKN ini akan dilakukan dalam lima tahap mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2045. (*)
Menteri Luar Negeri
Retno Marsudi
Jepang
Kalimantan Timur
IKN Nusantara
IKN
Ibu Kota Nusantara
IKN Terkini
IKN Baru Indonesia
IKN Terbaru Hari Ini
Basuki Hadimuljono Sebut Air di IKN Bisa Langsung Diminum |
![]() |
---|
Sampah di Kawasan IKN Bakal Diolah di TPST Berkapasitas 70 Ton per Hari, 17 Agustus Sudah Siap |
![]() |
---|
Program Makan Siang Gratis Lebih Penting dari IKN, Keluarga Prabowo: Kalau Belum Mampu, Jangan Dulu |
![]() |
---|
Warga yang Lahannya Terdampak Pembangunan IKN Nusantara Dapat Ganti Untung, AHY: Bukan Ganti Rugi |
![]() |
---|
3.216 PNS Akan Pindah di IKN pada Agustus 2024, Simak Juga Info CASN Penempatan Ibu Kota Baru |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.