Upaya Pemprov Kaltim, Dorong Sumber Daya Manusia Lokal Masuk ke IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar Sumber Daya Manusia (SDM) lokal masuk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dilakukan.

Keberadaan Otorita Ibu Kota Nusantara diharap terjadi percepatan pembangunan IKN yang sudah ditetapkan Presiden RI Joko Widodo.

Selain itu dukungan sumber daya manusia (SDM) di lingkup Otorita IKN itu sendiri juga masih diperlukan.

"Sesuai Perpres IKN, pejabat deputinya khusus orang lokal ada dua. Alhamdulillah sudah. Itu yang terus kita dukung," tegas Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Selasa (7/3/2023).

Baca juga: Pengamat Bongkar Dibalik Alasan Anies Baswedan Setuju Lanjutkan Proyek IKN Nusantara

Untuk itu, Pemprov Kaltim juga terus berupaya melakukan komunikasi baik dengan berbagai pihak, khususnya juga Otorita IKN.

"Jadi, saat ini kita upayakan bagaimana pejabat di Otorita IKN dan tenaga kerjanya orang lokal terlibat," ungkap Hadi Mulyadi.

Menurut Wagub, Kaltim memiliki SDM berkompeten bisa menempati posisi pejabat di Otorita IKN.

Selain itu juga tenaga kerja kurang lebih 7.000 orang yang saat ini sedang membangun IKN juga bisa dilibatkan dari lokal.

Kejar Tenaga Kerja Bersertifikat

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang saat ini terus dikebut pemerintah pusat diyakini berdampak pada terbukanya peluang kerja

Serta turut berimbas pada investasi di Benua Etam.

Pemprov Kaltim sendiri menyiapkan skema bagi para pekerja yang membutuhkan sertifikat kompetensi untuk pengembangan kualitas tenaga kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim, Rozani Erawadi menegaskan pihaknya berupaya mengejar penambahan jumlah tenaga kerja bersertifikat di Kaltim.

Angkatan kerja tahun 2022 sendiri disebutnya mengalami kenaikan sebesar 2.852.080 orang.

Baca juga: Blue Energy, PLTG Sambera Jadi Kunci Penyedia Listrik di IKN Nusantara, Wajib Dijaga

Tetapi, untuk tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurun sebanyak 6,70 persen.

"Kita juga memastikan realisasi tenaga kerja berbanding lurus dengan realisasi investasi di Kaltim, sehingga harapannya bisa disandingkan dengan penempatan tenaga kerja," terang Rozani, Selasa (7/3/2023).

Untuk dapat mengejar tenaga kerja bersertifikat, Disnakertrans Kaltim merancang skema pelatihan berbasis kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja.

"Pelatihan dan pemagangan diharapkan kerjasama Kabupaten/Kota agar pemagangan benar-benar mencapai kualitas yang tinggi," harapnya.

Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal menjadi pekerjaan besar bagi Pemprov Kaltim.

Pasalnya, tenaga kerja sektor konstruksi saja, jumlah pekerja belum bersertifikat jauh lebih besar dari jumlah pekerja yang sudah tersertifikasi.

Baca juga: Berkat Pelatihan Keterampilan, Warga Sekitar IKN Nusantara Raup Cuan Jutaan Rupiah

Data Dinas PUPR Kaltim, mencatat tenaga kerja dari sektor konstruksi berjumlah 99.963 orang didominasi oleh tingkat SD dan SMP.

Sudah bersertifikat sebanyak 34.575 orang (tenaga ahli bersertifikat 9.917 orang dan tenaga terampil bersertifikat 24.658 orang).

"Sehingga masih terjadi gap 65,64 persen atau 65.388 orang yang belum bersertifikat," tandasnya. (*)