Bukan 1, Tapi 9 Insentif PPh Diberikan Sekaligus ke Investor di IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah telah memberikan sembilan insentif Pajak Penghasilan (PPh) kepada investor yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Dilansir dari Kontan, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Fasilitas penanaman modal meliputi segala bentuk insentif fiskal dan non-fiskal, termasuk PPh yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 1 pada hari Rabu, tanggal 8 Maret.

Fasilitas penanaman modal tersebut diberikan oleh Kementerian Keuangan dan dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau saluran elektronik yang tersedia di Kementerian Keuangan.

Sembilan insentif PPh yang diberikan antara lain:

Pertama, pengurangan PPh badan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri.

Kedua, PPh atas kegiatan sektor keuangan di Financial Center.

Ketiga, pengurangan Pajak Penghasilan badan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional.

Keempat, pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.

Kelima, pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu.

Keenam, pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba.

Ketujuh, PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final.

Kedelapan, PPh final 0 persen atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu pada usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kesembilan, pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa fasilitas PPh yang diberikan di Daerah Mitra berupa fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri.

Sebelumnya, Sekretaris OIKN Achamd Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, saat ini sudah ada lebih dari 150 letter of intent (LoI) dari investor yang diterima Otorita IKN.

"Kami sudah menerima lebih dari 150 letter of intent dari perusahaan dari berbagai negara.

Tadi pagi saya juga baru menerima dari perusahaan Polandia yang ingin berinvestasi," kata Jaka saat diskusi MPR Rumah Kebangsaan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (1/3).

Adapun dari LoI yang masuk terdiri dari sektor perumahan, infrastructure and utility, layanan konsultasi, pendidikan, mixed and used commercial, teknologi, kesehatan, BUMN dan kantor swasta, barang dan jasa dan public sector's offices.

Ia mengatakan, dari seluruh LoI yang masuk berasal dari perusahaan baik domestik ataupun luar negeri.

Saat ini seluruh LoI yang telah diterima OIKN sedang dalam tahap pendalaman.

Pun demikian mengenai berapa nilai dari seluruh LoI yang masuk, Jaka belum dapat menyampaikan.

Ia mengatakan, investor tentunya masih menghitung, mengkalkulasi dan meninjau bagaimana lokasi yang akan menjadi tujuan investasi mereka.

"Belum semua come up sampai value (nilai LoI) karena masing-masing sedang menghitung sesuai kebutuhan setelah melihat data lebih jauh. (*)