Pelabuhan Buluminung Penajam Paser Utara Mulai Direvitalisasi Tahun Ini, Telan Biaya 28 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Pelabuhan Buluminung Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai direvitalisasi tahun 2023 ini. Upaya ini dalam rangka mempersiapkan alur logistik, hingga kebutuhan pangan di PPU dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dijelaskan Asisten II Pemkab PPU, Nicko Herlambang bahwa pada 2023 ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelontorkan anggaran sebesar Rp28 miliar.

Itu untuk memperbaiki beberapa komponen pelabuhan yang ada. Seperti, mengganti tiang pancang pelabuhan yang rusak, serta perbaikan kembali dermaga yang kondisinya saat ini sudah miring.

“Tahun 2023 ini untuk rehabilitasi dermaga karena kondisinya sekarang sudah miring, selubungnya dibawah sudah dimakan tiram dan rusak,” ungkapnya Rabu (8/3/2023).

Baca Selanjutnya: Pembangunan penyediaan air baku di ikn nusantara progresnya sudah persen

Sementara pada 2024, kata Nicko anggaran yang digelontorkan oleh Kemenhub yakni sebesar Rp41 miliar.

Anggaran tersebut untuk membangun beberapa fasilitas penunjang di area pelabuhan seperti kantor, dan beberapa gedung lainnya yang akan digunakan baik oleh pemerintah daerah maupun KSOP sendiri.

“2024 nanti itu adalah bangunan, seperti bangunan perkantoran dan beberapa fasilitas untuk nanti dimanfaatkan oleh kita,” sambungnya.

Saat ini proses yang tengah berjalan yakni hibah tanah dari pemerintah Kabupaten PPU ke Kementerian Perhubungan. Luas lahan yang akan diserahkan kurang lebih 10 hektar.

Baca juga: Jadi Serambi IKN Nusantara, Penajam Bangun Smart City, Investor Kazakhstan Tertarik

Ada beberapa yang harus dilengkapi terlebih dahulu, sebelum mulai membangun di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan izin lingkungan.

“Ini kita coba lengkapi artinya tahapan hibah ini kita segerakan,” ujarnya.

Pelabuhan Buluminung disiapkan untuk jalur logistik. Baik untuk warga di IKN Nusantara, maupun untuk masyarakat PPU sendiri.

Pembangunan pelabuhan sisi laut dilakukan seluruhnya oleh Kemenhub. Pemerintah daerah hanya membangun sisi darat seperti akses menuju pelabuhan dan lainnya.

“Ini kita diskusikan dengan KSOP untuk segera melengkapi data perencanaan, baik 2023 dan 2024. Kemudian kelengkapan lainnya juga agar prosesnya cepat,” pungkasnya. (*)