AHY Pertanyakan Kabar Program Food Estate, Tuding Anggaran Triliunan Rupiah

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono kali ini mempertanyakan program food estate yang bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. 

AHY, panggilan akrab Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan, beberapa program kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi masih belum memuaskan, satu di antaranya mengenai food estate. 

Seperti apa penjelasan lengkap soal sikap kritis Agus Harimurti Yudhoyono kepada pemerintahan Presiden Jokowi. 

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritisi sejumlah program Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca juga: SBY Minta Kader Demokrat Tetap Solid Dukung Agus Harimurti Yudhoyono

Menurutnya, tata kelola pemerintahan Presiden Jokowi tidak dikelola dengan baik.

"Banyak program pemerintah dilakukan grasa-grusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan," kata AHY dalam pidato politiknya di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

AHY mencotohkan program Pemerintahan Presiden Jokowi tersebut salah satunya adalah food estate.

"Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate?" tanya dia.

Dia menyebut bahwa sejumlah akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritisi kebijakan food estate.

Baca juga: Agus Harimurti Yudhoyono Tiba di Tarakan Disambut dengan Tradisi Tepung Tawar

"Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial," ujar AHY.

AHY menjelaskan kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal.

"Ini mengacu pada mazhab ekonomi Partai Demokrat yaitu sustainable grow with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam," jelasnya.

Minta Aparat Netral dalam Pemilu 2024

AHY pun dalam pidato politiknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berisikap independen dalam Pemilu 2024.

"Kami juga berharap kepada segenap penyelenggara Pemilu yang kami muliakan khususnya KPU dan Bawaslu bisa menjalankan tugasnya dengan baik secara independen," kata AHY.

Menurutnya, apabila KPU dan Bawaslu independen dalam Pemilu 2024 maka kecurangan tidak akan terjadi.

"Jika kondisi itu terjadi Insya Allah Pemilu kita akan damai karena ada fair play, karena tidak ada kecurangan sehingga menang atau kalah akan diterima jika terjadi permainan yang adil dan sportif," ucapnya.

Baca juga: Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono Akan Ditetapkan Capres di Rapimnas Demokrat

AHY juga meminta TNI-Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) hingga kejaksaan agar menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024.

"Seluruh aparatur negara harus benar-benar netral baik TNI-Polri, BIN, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya serta badan-badan usaha milik negara," ujarnya.

Dia menegaskan pentingnya Pemilu 2024 berlangsung secara sportif dan sesuai dengan undang-undang (UU).

"Demokrat merekomendasikan pentingnya fair play atau permainan yang adil dan sportif sesuai dengan UU dan aturan yang berlaku. Elemen fair play yang paling penting adalah hadirnya netralitas negara," ucapnya.

Lebih lanjut, AHY meminta agar tak mengganggu pelaksanaan Pemilu sebab Pemilu merupakan hak rakyat.

"Pemilu itu milik rakyat, yang berdaulat ya rakyat. Jadi berikan hak rakyat itu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Jangan diganggu, jangan diganggu," tegasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul AHY Kritisi Program Food Estate Pemerintah Jokowi: Grasa-grusu