Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni Harap ASN tak Aktif Kegiatan Politik

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Timur, Sri Wahyuni mengharapkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak secara aktif dalam kegiatan langsung berpolitik.

Hal ini, dia sampaikan saat mengukuhkan Dewan Pengurus (DP) KORPRI Kota Balikpapan periode 2023-2028, di Aula Balai Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (17/3/2023).

Sekdaprov Kaltim, Sri Wahyuni menyampaikan agar ASN menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih, bisa bersikap profesional dan netral.

"Karena profesional tanpa netralitas sesuatu yang tidak bisa berjalan secara optimal," tuturnya.

Baca juga: Strategi Nasdem Kaltim di Pemilu 2024, Saefuddin Zuhri: Pikat Tokoh Senior Lewat Politik Tanpa Mahar

Baca juga: Hamdani Beber Strategi Perindo Kaltim Gaet Anak Muda, Politik Bukan hanya untuk Jadi Anggota Dewan

"Terkait dengan Pemilu, kita berharap agar ASN tidak membedakan kepentingan dari siapapun, serta bersikap netral. Karena netralitas bagi ASN hukumnya wajib," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri Wahyuni menegaskan terdapat sanksi, jika terdapat ASN yang tidak bersikap netralitas dan ikut berbaur aktif dalam kegiatan politik.

"Kita lihat berdasarkan regulasinya, karena sudah ada ketentuan sanksi yang diatur, bagi ASN yang tidak melaksanakan sikap netralitas," jelasnya.

Di sisi lain, ia menambahkan bahwa bukan berarti ASN tidak boleh mencari tau latar belakang figur yang akan dipilihnya.

Baca juga: Soal Politik Uang saat Pemilu, Gubernur Isran Noor: Aih Kurang Bagus Dah

"Tidak ikut kampanye bukan berarti ASN tidak boleh tau figur yang akan dipilih, karena di satu sisi ASN juga memilih yang tentu harus mencari tau figur yang akan dipilih," kata Sekdaprov Kaltim, Sri Wahyuni.

"Tetapi catatannya, ASN tidak ikut secara aktif dalam kegiatan langsung berpolitik," pungkasnya. (*)