Otorita Gandeng UNDP Wujudkan 8 Prinsip Pembangunan IKN Nusantara, Kota untuk Semua

TRIBUNKALTIM.CO - Berbagai kerja sama dijajaki Badan Otorita IKN Nusantara untuk mewujudkan pembangunan ideal di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Termasuk bekerjasama dengan badan PBB yakni United Nations Development Programme atau UNDP.

Dilansir dari Kompas.com, MoU tersebut menjadi landasan untuk inisiatif bersama dalam berbagai upaya mewujudkan delapan prinsip pembangunan IKN.

Mulai dari membangun sesuai dengan alam, mencerminkan persatuan dalam keberagaman, juga terhubung, aktif, dan dapat diakses.

Selanjutnya, memungkinkan rendah emisi karbon, menjadi sirkular dan tangguh, mempromosikan keselamatan dan aksesibilitas, memastikan keamanan dan efisiensi melalui teknologi, serta meningkatkan peluang ekonomi untuk semua.

”Kami sangat senang bisa berkolaborasi karena kerja sama ini akan mempercepat tujuan kami untuk mewujudkan IKN sebagai kota untuk semua,” kata Kepala OIKN Bambang Susantono dalam rilis, Rabu (22/3/2023).

Baca juga: Bukan Karena Proyek IKN Nusantara, Sekcam Beber Banjir di Sepaku Peristiwa Tahunan

Berdasarkan MoU yang telah ditandatangani oleh Kepala OIKN Bambang Susantono dan Direktur UNDP untuk Asia-Pasifik Kanni Wignaraja, kedepannya OIKN dan UNDP akan mendorong praktik pembangunan inklusif, adil, produktif, dan berkelanjutan.

Kerjasama ini akan diwujudkan melalui kontribusi wawasan yang berkaitan dengan pembangunan inklusif terkait rencana, program, publikasi, pelatihan bersama, konferensi dan berbagai upaya lain untuk pembangunan kota berkelanjutan di IKN Nusantara.

Di samping itu, kerja sama ini akan membantu Pemerintah Indonesia dalam menetapkan Nusantara sebagai simbol identitas nasional menuju Visi Indonesia 2045.

Sebelumnya, Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Republik Korea, Won Hee Ryong bilang, Pemerintah Korea bersedia untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan OIKN dalam mewujudkan Nusantara sebagai kota yang cerdas dan memiliki teknologi yang canggih.

”Terkait dengan upaya kolaborasi, Korea membutuhkan adanya pertukaran data dan informasi terkait proyek IKN.

Tak hanya itu, diperlukan juga koordinasi dan mendengar lebih lanjut apa saja kebutuhan dari IKN,” ujar Won.

Kata Won, pihaknya akan menyusun langkah-langkah konkret agar kolaborasi dengan OIKN dapat segera terwujud.

”Salah satu contoh langkah konret yang akan dilakukan adalah capacity building,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengunjungi empat kota di Korea Selatan pada tahun lalu, sebagai contoh pengembangan IKN.

Tinjauan tersebut karena keempat kota yang dimaksud mengimplementasikan prinsip Kota Baru, Kota Hijau (Green City), hingga Kota Cerdas (Smart City).

Adapun empat kota yang dikunjungi Basuki meliputi Kota Sejong, Busan, Songsan, dan Songdo. (*)