PDI Perjuangan Jaring Kaum Perempuan Bakal Calon Legislatif setiap Dapil

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Partai Demokrai Indonesia (PDI) Perjuangan menjaring keterwakilan kaum perempuan pada usulan bakal calon legislatif Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten/Kota.

Hal ini, tertuang dalam aturan partai 25 A surat DPP PDI Perjuangan Nomor 4811 Tanggal 6 Februari 2023, yang memerintahkan PDI Perjuangan seluruh Indonesia untuk menyusun bakal calon legislatif sesuai dengan regulasi partai.

"Menyertakan keterwakilan perempuan, kalau 100 persen 30, kalau 200 persen berarti 60 keterwakilan perempuannya," ujar DPC PDI Perjuangan Kota Balikpapan, Budiono, Sabtu (25/3/2023).

Baca juga: PDI Perjuangan Kukar Gelar Fit and Proper Test Bacaleg Jelang Pemilu 2024

Selain itu, dalam peraturan partai tersebut, bakal calon legislatif mengikuti seluruh tahapan penjaringan mulai dari pendaftaran secara online, kemudian psikotes yang diadakan oleh Lembaga Independen.

Selanjutnya, kata Budiono, juga terdapat tes wawancara dan penilaian pembobotan (scoring).

"Contohnya kalau kita bergabung di PDI baru satu tahun nilainya pembobotannya berapa, atau kalau yang sudah 10 tahun pembobotannya berapa, itu namanya pembobotan atau scoring," tuturnya.

Adapun sesuai dengan aturan partai, PDI Perjuangan menjaring 200 persen dari total pendaftar, dan telah menyeleksi hingga 150 persen bakal calon legislatif.

Baca juga: PDI Perjuangan Incar Kursi Ketua DPRD Kukar di Pemilu 2024

"Diseleksi lagi oleh DPD PDI Perjuangan menjadi 120 persen. Kemudian hasil dari 120 persen tiap-tiap dapil tersebut akhirnya kami laporkan ke DPP PDI Perjuangan," tutur Budiono.

"Kami persentasikan dan nanti keputusannya ada di DPP PDI Perjuangan yang berupa SK pencalegan," ucapnya. (*)