Rusia Ancam 2 Negara Tetangganya Bernasib Seperti Ukraina Jika Berani Gabung NATO

TRIBUNKALTIM.CO - Duta Besar Rusia untuk Swedia mengancam Swedia dan Finlandia akan menjadi target operasi yang sah jika bergabung dengan NATO.

Dilansir dari Tribunnews.com, ancaman ini disampaikan melalui unggahan di akun Facebook Duta Besar Rusia untuk Swedia pada Selasa (29/3/2023).

"Jika ada yang masih percaya ini (keanggotaan NATO) akan meningkatkan keamanan Eropa, Anda dapat yakin anggota baru (Finlandia dan Swedia) dari blok musuh (NATO) akan menjadi target yang sah untuk tindakan pembalasan Rusia, termasuk tindakan militer," kata Duta Besar Rusia, Viktor Tatarintsev.

Dia mengatakan, alih-alih menjadi lebih aman, Viktor menyebut Swedia mengambil langkah menuju jurang maut jika bergabung dengan NATO.

"Setelah aksesi Finlandia dan Swedia, panjang total perbatasan antara Rusia dan NATO akan hampir dua kali lipat," tambahnya, dikutip dari ABC News.

Kementerian Luar Negeri Swedia memanggil Duta Besar Rusia, Viktor Tatarintsev, setelah pernyataannya itu.

"Kementerian Luar Negeri akan memanggil Duta Besar Rusia karena membuat pernyataan yang jelas menentang upaya pengaruh yang terang-terangan ini," kata Menteri Luar Negeri Swedia, Tobias Billstrom.

"Kebijakan keamanan Swedia ditentukan oleh Swedia, tidak ada orang lain," tambahnya.

Swedia dan Finlandia yang sebelumnya netral (non-blok) selama puluhan tahun, membuat keputusan untuk bergabung dengan NATO dengan mengajukan negaranya pada Mei 2022.

Keanggotaan NATO membutuhkan ratifikasi oleh semua anggota yang berjumlah 30 negara.

Finlandia telah mendapat ratifikasi dari Hongaria yang merupakan anggota NATO pada minggu ini.

Kini, Finlandia menunggu Turki yang mengisyaratkan akan memberikan persetujuannya.

Sementara itu, Swedia masih mendapat beberapa kesulitan, dikutip dari The Moscow Times.

Proposal Swedia sebelumnya mendapat tentangan dari Hongaria dan Turki setelah serangkaian pertengkaran diplomatik.

"Dalam kasus Swedia, ada banyak keluhan yang perlu ditangani sebelum pengakuan negara itu diratifikasi," kata Zoltan Kovacs, juru bicara pemerintah Hongaria.