IKN Nusantara

Progres Terbaru Pembangunan KIPP IKN Nusantara Capai 25 Persen, Ada 33 Kontrak Besar

Progres terbaru pembangunan KIPP IKN Nusantara capai 25 persen, ada 33 kontrak besar

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Faizal Amir

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, perkembangan pembangunan fisik di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur sudah mencapai 25 persen.

Dilansir dari Kompas.com, perkembangan tersebut, menurut Basuki, berdasarkan data terakhir yang diambil 31 Maret 2023.

"Jadi progres (perkembangan) rata-rata pembangunan fisik di sana (IKN) sekarang kita 25 persen," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/4/2023).

Basuki merinci bahwa keseluruhan pembangunan fisik meliputi kantor presiden, istana presiden, kantor empat kementerian koordinator, perumahan menteri, jalan tol, jalan arteri, bendungan, dan kawasan sumbu kebangsaan.

Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan fisik itu didukung oleh 33 kontrak besar.

"Termasuk, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), lokasi sampah, air minum sudah kita mulai," kata Basuki.

Sementara itu, dalam kesempatan itu, Basuki melaporkan peta resmi rencana detail tata ruang (RDTR) dan tata guna lahan IKN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Basuki, peta yang dilaporkan tersebut sudah resmi.

Dalam peta itu dijelaskan penampakan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN. "Luas KIPP 6.600 hektare.

Ini ada 63 persen dari total luas 6.600 hektare itu yang merupakan kawasan hijau," ujar Basuki.

"Jadi (KIPP) masih di dalam koridor smart forest city," katanya lagi.

Peta juga menunjukkan kawasan hutan yang mengelilingi KIPP, yakni membentang dari selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, hingga timur laut kawasan itu.

Kemudian, gedung-gedung pemerintahan terletak di tengah KIPP.

Selanjutnya, ada kawasan istana kepresidenan yang akan menjadi kompleks terluas di KIPP. Istana Kepresidenan di IKN Nusantara dibangun di atas lahan dengan luas 100 hektare.

Sementara itu, lahan Istana Wakil Presiden memiliki luas 14,58 hektare.

Kemudian, untuk Gedung DPR/MPR RI akan dibangun di lahan seluas 41,81 hektare.

Selanjutnya, kompleks Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dibangun di lahan seluas 15,16 hektare.

Terakhir, untuk gedung-gedung kementerian diberikan kisaran lahan pembangunan seluas 1-5 hektare.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar upacara hari kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di IKN.

Ia berharap agar pihak internasional tidak memandang sebelah mata terkait proyek pemindahan ibu kota.

"Mudah-mudahan sih di lapangan saya optimistik, Insya Allah akan ada seusatu yang bisa kita capai di 17 Agustus 2024.

Dan itu akan membuat convident, buat kita sendiri sebagai bangsa dan juga teman-teman di internasional juga melihat kalau yang kita bangun enggak ecek-ecek," ucap Bambang di Kantor Otorita IKN, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo optimistis pada 2024 mendatan upacara HUT ke-79 RI bisa digelar di Istana Presiden yang berada di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikannya ketika meninjau lokasi pembangunan Istana Kepresidenan yang berada di kawasan IKN, Sepaku, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).

"Saya optimis tahun depan bulan Agustus insya Allah bisa upacara di sini," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, dia sudah melihat kondisi lokasi pembangunan istana di IKN.

Selain itu, dia pun telah berbincang dengan perancang bangunan Istana di IKN, pelaksana dan supervisor lapangan.

Dari pembicaraan dengan mereka, Jokowi yakin pembangunan Istana Kepresidenan IKN bisa selesai pada 2024. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved