Pemkab Mahulu dan Kukar Ingin Ada Dukungan Sambut IKN Nusantara di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menyampaikan langsung usulan dalam Musrenbang RKPD 2024, Senin (17/4/2023).

Sekda Kabupaten Mahulu Stephanus Madang hadir langsung di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Ia menyampaikan, apresiasi kepada DPRD dan Gubernur yang telah menyinggung Mahulu, terkait penanganan ruas jalan.

Bahkan hal tersebut juga sudah diakomodir Kementerian Bappenas.

Baca juga: Bakal Ada Tempat Wisata Baru di Area Titik Nol IKN Nusantara 

"Mudah-mudahan terealisasi di tahun 2024," sebutnya.

Stephanus Madang dalam pemaparan usulan juga mengatakan bahwa sempat ikut rapat pembahasan terkait rencana pembangunan Bandara Ujoh Bilang.

"Kita ingin mengetahui kelanjutannya ke depan seperti apa," ujarnya.

Dilanjutkannya, bahwa jika memang tahun 2023 direlokasi, mengingat dari segi waktu dan segi anggaran dari Kemenhub yang belum ada kepastian, hal itu dipertanyakan, Stephanus Madang.

Baca juga: BREAKING NEWS Sejumlah Pemilik Rental Mobil Geruduk Kantor IKN Nusantara di Balikpapan

Kemenhub, lanjutnya, mengatakan tidak perlu bergantung MoU dan menunggu APBN jika membangun bandara.

Karena di SK Menhub, di penlok pada pasal 78 kewenangan diberikan oleh daerah.

Jadi Provinsi dan Kabupaten boleh melaksanakan kecuali ke depan perlu dukungan APBN.

"Mengingat ini tahun pembulatan Pak Jokowi 2024, tentunya tidak masuk RPJMN dan sehingga belum bisa mengakomodir di tahun 2024," jelasnya.

"Ini penting kami sampaikan, terkait ini kami tidak akan berhenti, artinya selain terus mendorong penanganan jalan Mahulu-Kubar, upaya ini kita akan terus lakukan, mengingat usia penlok yang terbatas, hanya 5 tahun," sambung Stephanus Madang.

Baca juga: Jumlah Terbatas, Lokasi Strategis di KIPP IKN Nusantara, Hunian Ini Bisa Dimiliki

Artinya, jika 5 tahun tidak ada aktivitas, Pemkab Mahulu akan kembali memulai dari nol terkait pembangunan Bandara Ujoh Bilang tersebut, dan ini tidak diinginkan terjadi oleh Pemkab.

"Mohon dukungan Pemprov dan DPR RI khususnya Komisi V yang hadir bisa memberi support," pintanya.