IKN Nusantara
Terkuak Alasan Investasi di IKN Nusantara Sedikit, Tunggu Aturan Pembelian Tanah
Terkuak alasan investor belum masuk ke IKN Nusantara, tunggu aturan pembelian tanah
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Sandrio
TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan alasan realisasi investasi untuk Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara masih minim.
Dilansir dari Kompas.com, salah satunya karena persoalan pembelian tanah di IKN yang teknisnya belum disiapkan oleh Otorita IKN.
"Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan (oleh) Otorita.
Makanya, Pak Presiden mau ke sana.
Kan sudah dibikin rencana detail tata ruang (RDTR)-nya," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/4/2023).
"Maksudnya ini lho membangun apa di sini, sini bisa," lanjutnya.
Kendati demikian, Basuki membenarkan bahwa letter of intent (LoI) sudah ada yang masuk untuk IKN.
"Kan sudah ada yang masuk LoI, lewat saya sudah beberapa LoI kita serahkan ke Otorita," kata Basuki.
Dia pun memastikan pembangunan IKN tetap akan berlanjut di tahun politik.
Untuk perkembangan pembangunan di lapangan pun, kata Basuki, tetap jalan terus.
Baca juga: Gelar Mubes ke-IV, Masyarakat Dayak Kenyah Kaltim Sampaikan Siap Sambut IKN Nusantara
Hanya saja, selama libur Idul Fitri pembangunan juga istirahat sementara waktu.
"Kemarin ada . Sekarang baru mulai lagi," kata dia.
Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan, Presiden Joko Widodo akan kembali mengunjungi IKN dalam waktu dekat.
Kunjungan kali ini akan mengajak serta para investor.
"Ya ngajak investor dengan peta itu (RDTR). Kemarin di peta untuk training center PSSI harus disiapin.
Karena uangnya FIFA sudah mau keluar, untuk delapan lapangan itu," tambah dia.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono menyampaikan bahwa, terdapat 182 pengajuan Letter of Intent (LOI) dari para pengusaha yang akan berinvestasi di IKN.
Data itu hingga 10 April 2023.
Hal tersebut dikemukakannya dalam seminar terbuka di Pavillion Indonesia Infinite Journey, Hall 2, Hannover Messe 2023, Jerman, pada Selasa (18/04/2023).
Menurut dia, 182 LOI itu diajukan ke OIKN oleh para calon investor dari 16 negara asal perusahaan.
"50 persen di antaranya berasal dari Indonesia, dan sebagian besar lainnya berasal dari Singapura, Malaysia, Amerika, Perancis dan China," ujar Agung Wicaksono dalam keterangan resmi dikutip dari laman IKN.
Potensi investasi itu tersebar pada berbagai bidang infrastruktur, di antaranya adalah 22 LOI diajukan untuk bidang teknologi, 21 bidang energi, 15 bidang pendidikan.
Kemudian, 15 LOI lainnya untuk pembangunan infrastruktur perumahan, serta sisanya bidang kesehatan, waste management, hingga gedung perkantoran.
Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya menambahkan, berharap semakin banyak investor kelas dunia yang dapat memanfaatkan investasi di Nusantara.
"Fasilitas terbaik akan diberikan untuk kemudahan berbisnis di ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara," tandasnya.
Beberapa fasilitas kemudahan berusaha bagi investor antara lain tax holiday, keringanan pajak hingga 100 persen bagi investor pada bidang infrastruktur dan usaha lainnya.
Termasuk untuk sektor Wilayah Kawasan Pusat Keuangan.
Kemudian ada juga super tax deduction, bea masuk, dan kemudahan untuk impor barang modal, serta bebas bea masuk untuk impor bahan dan barang. (*)
IKN
Kalimantan Timur
IKN Nusantara
Ibu Kota Nusantara
IKN Baru Indonesia
IKN Terkini
IKN Terbaru Hari Ini
Basuki Hadimuljono
Basuki Hadimuljono Sebut Air di IKN Bisa Langsung Diminum |
![]() |
---|
Sampah di Kawasan IKN Bakal Diolah di TPST Berkapasitas 70 Ton per Hari, 17 Agustus Sudah Siap |
![]() |
---|
Program Makan Siang Gratis Lebih Penting dari IKN, Keluarga Prabowo: Kalau Belum Mampu, Jangan Dulu |
![]() |
---|
Warga yang Lahannya Terdampak Pembangunan IKN Nusantara Dapat Ganti Untung, AHY: Bukan Ganti Rugi |
![]() |
---|
3.216 PNS Akan Pindah di IKN pada Agustus 2024, Simak Juga Info CASN Penempatan Ibu Kota Baru |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.