Refleksi Hari Pendidikan Nasional 2023 dan Mendalami Sisi Lain Ki Hadjar Dewantara

TRIBUNKALTIM.CO - Kenapa Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) kerap dikaitkan dengan sosok Ki Hadjar Dewantara?

Pertanyaan tersebut kerap muncul ketika jelang Hari Pendidikan Nasiona, di mana nama dan foto Ki Hadjar Dewantara kerap menghiasi poster, maupun spanduk Hardiknas, termasuk sejumlah kutipannya.

Hari Pendidikan Nasional sendiri ditetapkan pada 2 Mei, yang juga tanggal kelahiran Ki Hadjar Dewantara.

Ki Hadjar Dewantara didapuk sebagai Pahlawan Nasional dan Bapak Pendidikan Nasional.

Pasalnya, perkembangan pendidikan Indonesia erat dengan perjuangan Ki Hadjar Dewantara sebagai perintis pendidikan bagi kaum pribumi di era penjajahan Belanda.

Oleh karena itu, sejarah Hari Pendidikan Nasional juga menjadi sejarah Ki Hadjar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan rakyat Indonesia.

Dilansir dari Kompas.com, Ki Hadjar Dewantara lahir di Pakualaman, Yogyakarta, 2 Mei 1889.

Pria bernama asli Raden Mas Soewardi Soerjaningrat ini tumbuh di keluarga kaya dan berkesempatan mengenyam bangku pendidikan pada era Hindia Belanda.

Baca juga: 30 Ucapan dan Kata-kata Istimewa Hari Pendidikan Nasional 2023, Cocok Dibagi di WhatsApp, FB dan IG

Kala itu, kebijakan Hindia Belanda hanya mempersilakan anak-anak kelahiran Belanda dan kaum priayi yang bisa menempuh pendidikan.

Sementara itu, kaum pribumi lain tidak bisa menikmati pendidikan barang secuil pun.

Kebijakan inilah yang kemudian ditentang oleh Ki Hadjar Dewantara.

Kritiknya terhadap kebijakan pemerintah kolonial menyebabkan ia diasingkan ke Belanda bersama dua rekannya, Ernest Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkusumo.

Baca juga: Perintah Jokowi, Pembangunan Fasilitas Kesehatan-Pendidikan IKN Nusantara Dikebut

Ketiganya kemudian dikenal sebagai "Tiga Serangkai".

Kembali dari pengasingan, Ki Hadjar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta.

Lembaga ini bertujuan memberikan hak pendidikan yang sama bagi pribumi jelata Indonesia, sama halnya dengan hak yang dimiliki kaum priayi dan orang-orang Belanda.