Belum Ada Investasi di IKN Nusantara yang Terealisasi, Menteri PUPR: Pembangunan Masih dari APBN

"Legalnya saya enggak tahu persis tapi dari segi peraturan pemerintah-nya sudah ada," tambah Menteri PUPR.

KADIN Soroti Sejumlah Hal

Terkait proyek IKN Nusantara di Kalimantan TImur (Kaltim), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai insentif untuk investor sudah bagus.

Namun demikian Kadin menyoroti sejumlah hal lainnya terkait dengan proyek pembangunan IKN Nusantara di Kaltim. 

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menawarkan beberapa insentif untuk para investor agar berinvestasi di IKN Nusantara.

Adapun insentif untuk investor di IKN Nusantara tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani tak mempermasalahkan insentif yang diberikan.

Baca juga: 4 Wilayah Perencanaan IKN Nusantara Miliki Perka Otorita IKN, 5 WP Lagi Menyusul

Akan tetapi, dia juga memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah, khususnya dari sisi permintaan.

"Insentif IKN bagus, cuma sekarang yang paling utama adalah demand karena kalau pasarnya enggak ada, kami mau develop apa pun di sana akan kesulitan," ucap dia di Hotel Kempinski, Rabu (18/4/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id. 

Shinta mengatakan para pengusaha tentu harus mengukur juga dari segi komersilnya.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah dapat menyiapkan demand-nya dan tidak hanya cukup dari ASN 200 ribu saja. 

Menurut dia, mungkin pemerintah bisa mencari cara agar demand tidak hanya tergantung kepada para ASN, tetapi bisa juga dari daerah sekitar.

Pemerintah tentu harus mempertimbangkan soal perkembangan infrastruktur di IKN, termasuk menyangkut logistik.

Sebab, hal itu akan sangat penting baik dari sisi pengusaha terkait permintaan.

Di sisi lain, Shinta juga berharap kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang akan berlaku tidak mengganggu dari sisi daya saing bisnis.