Lengkap! Pernyataan Umar Bonte Ketum DPP KNPI yang Dinilai Rasis Terhadap Pencalonan Anies Baswedan

TRIBUNKALTIM.CO - Lengkap pernyataan Umar Bonte Ketum DPP KNPI yang dinilai rasis terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres di Pilpres 2024.

Nama Umar Bonte mendadak jadi sorotan dan viral di media sosial.

Melalui unggahan akun TikTok pribadinya, @UmarBonte_official dinilai telah berperilaku rasis dalam pencalonan Anies Baswedan.

Sontak pernyataan Umar Bonte mengundang reaksi dari pendukung hingga partai pengusung Anies Baswedan.

Baca juga: Survei Capres 2024 Terbaru, Meski Turun di Perkotaan, Elektabilitas Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies

Berikut pernyataan lengkap Umor Bonte yang viral di media sosial

"Sebagai Ketua Umum DPP KNPI secara tegas dan lugas saya tidak ingin Anis Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia, yang harus memimpin putra-putra terbaik bangsa ini," ungkap Laode Umar Bonte.

Menurutnya, bangsa Indonesia sudah memberikan peluang besar untuk Anies Baswedan menjadi Gubernur dan Menteri.

"Bangsa ini sudah memberikan peluang besar untuk Anies Baswedan, sudah diberi kesempatan menjadi menteri, pernah diberi kesempatan untuk menjadi Gubernur DKI. Itu cukuplah dalam pentas politik di Tanah Air," terangnya.

Namun jika untuk menjadi Presiden RI, Ketum DPP KNPI meminta untuk jangan terlalu berlebihan.

"Tapi kalau sampai meminta jadi Presiden ini terlalu berlebihan, biarkan lah putra-putra bangsa Indonesia," jelasnya.

"Saya setuju anda lahir dan besar di sini, tetapi Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun mereka memiliki anak dan lahir di sini. Mereka tetap saja penjajah. dan tetap bukan saja Bangsa Indonesia," bebernya.

"Oleh karena itu saya meminta kepada seluruh pemuda Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia berilah kesempatan terbaik untuk memimpin bangsa ini dari putra bangsamu sendiri," lanjutnya.

"Prabowo oke, Ganjar oke, dan jangan karena pernah terpilih menjadi Gubernur DkI Jakarta lalu terlalu kepedean ingin menjadi presiden,” ucapnya.

"Nggak. Jangan. Anda menjadi Gubernur DKI Jakarta bukan karena komunitas yang kuat disitu, bukan, karena kontestasi politik kemarin mendorong dorong agama memaksa-maksa agama kemudian melahirkan Anies Baswedan menjadi Gubernur. Tetapi untuk menjadi presiden jangan jugalah," pungkasnya.

Baca juga: Ahok jadi Cawapres Anies Baswedan dalam Kepala Luhut di Pilpres 2024, Usul Langsung ke Bos NasDem

Disentil Ahmad Sahroni

Pernyataan La Ode Umar Bonte soal pencalonan Anies Baswedan turut jadi sorotan anggota DPR RI, Ahmad Sahroni.

"Pak mending urus dl KNPI biar jadi 1 organisasi yg Bulat..
.
Malah sibuk Urusin orang laen...
.
Siapapun yg mau maju jd presiden sekalipun anda mau silahkan saja,,
.
Ini Negara Demokrasi negara yg sangat terbuka juga sangat dinamis...
.
Salam Perbaikan buat anda pak..," tulis Ahmad Sahroni instagram pribadinya, @ahmadsahroni88.

Tanggapan Demokrat

Partai Demokrat yang menjadi salah satu parpol pengusung Anies menjadi capres pun merespons pernyataan Umar Bonte tersebut.

Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengungkapkan terkait istilah presiden 'asli' Indonesia telah dihapuskan melalui amandemen UUD 1945.

Jansen mengatakan istilah 'asli' telah dihilangkan dan menjadi calon presiden adalah warga negara Indonesia 'sejak kelahirannya'.

Ia pun mendukung atas perubahan istilah tersebut melalui amandemen UUD 1945.

"Karena jika kita masih pakai kata 'asli' seperti di UUD lama, sangat sulit sekarang apalagi puluhan tahun kedepan utk menentukan keaslian orang Indonesia ini. Terlebih dgn semakin banyaknya perkawinan campuran."

"Masak mau kita bentuk lagi lembaga/badan untuk menentukan keaslian seseorang jadi orang Indonesia asli?" tulisnya dalam akun Twitter pribadinya, @jansen_jsp pada Jumat (12/5/2023).

Kemudian, Jansen pun menjelaskan terkait unsur historis dalam istilah 'warga Indonesia asli' karena dilatarbelakangi suasana saat era Kemerdekaan Indonesia.

"Ketika mau merdeka itu, kita masih dibayang-bayangi penjajahan Jepang dan Belanda yg mau datang lagi."

"Untuk itulah norma 'Indonesia Asli' dibuat, utk mencegah agar tidak terbuka peluang/kesempatan bagi orang Jepang atau Belanda jadi Presiden Indonesia. Jadi niatnya bukan utk menyekat keturunan 'timur asing' yang saat itu juga ada yg ikut berjuang utk kemerdekaan Indonesia," jelasnya.

Baca juga: Anies Baswedan Terdepan di DKI Jakarta, Prabowo Subianto Harus Puas di Bawah Ganjar Pranowo

Jansen juga mengatakan bahwa perdebatan terkait 'warga negara Indonesia asli' telah selesai usai adanya amandemen UUD 1945.

Menurutnya, perdebatan istilah tersebut di masa kini hanya digunakan untuk kebutuhan politik praktis saat mendekati Pilpres serta bertujuan untuk memecah belah.

"Menghilangkan kata 'asli' itu adalah bukti kebhinekaan kita yg kesekian di bangsa ini. Dan harus diakui, ini juga adalah sebuah 'kerelaan dan kelapangan dada yg luar biasa dari (kita) Pribumi' untuk menghilangkan sekat itu," tuturnya.

"Agar semua etnis di bangsa ini (baik dizaman kolonial dia masuk kelompok Timur Asing meliputi Tionghoa, Arab, India dll ataupun dia Bumiputera) saat ini, sekarang ini, bisa merasakan kemerdekaaan yg sama, punya kesempatan yg sama dan tidak ada lagi diskriminasi," sambung Jansen.

Lantas siapakah sosok Ketum DPP KNPI ?

Profil La Ode Umar Bonte

Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, La Ode Umar Bonte lahir pada 08 Maret 1982.

Laode Umar Bonte atau yang akrab disapa Umar Bonte adalah seorang pemuda asal Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Laode merupakan pengusaha muda yang berasal dari Sulawesi Tenggara (Sultra) yang saat ini menetap di Jakarta.

Setelah lulus SMA, Umar pun melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan.

Kecerdasan mengantarkannya masuk ke Fakultas MIPA Universitas terbaik di Sulawesi Tenggara, Universitas Halu Oleo.

Umar Bonte sapaan akrab UB sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Sultra, dan Hendrawan sebagai Wakil Ketua DPD KNPI Sultra yang selama dua tahun terkahir ini membangun tittah kepemudaan di bumi anoa.

Umar Bonte yang menjabat sebagai anggota DPRD Kota Kendari itu dilantik sebagai salah satu unsur Ketua DPP KNPI dan Hendrawan sebagai Wasekjend DPP KNPI oleh Kemenpora Republik Indonesia. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.