Bidang yang Jadi Sasaran dan Miliki Kuota Terbesar di Penerimaan CPNS 2023, Simak Formasi Prioritas

Mengenai banyak beredarnya informasi jadwal CPNS 2023 PDF, Alex Denni Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB juga meminta masyarakat untuk memantau informasi resmi dari situs Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pihaknya juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi soal rekrutmen CPNS 2023 dan PPPK 2023 yang beredar di media sosial jika bukan dari situs resmi dan terpercaya.

Kemudian, meski jadwal CPNS 2023 PDF belum ditetapkan.

Tetapi, Pemerintah sudah menetapkan formasi CPNS 2023 yang paling diprioritaskan dan pastinya akan menjadi sasaran memiliki kuota sangat besar dan fantastis.

Lantas, apakah Anda sudah mengetahui apa saja bidang formasi prioritas CPNS 2023?

Mengenai formasi prioritas CPNS 2023 ini pemerintah sudah menetapkan beberapa formasi yang akan menjadi bidang paling difokuskan.

Dimana, pada rekrutmen CPNS 2023 ini, pemerintah hanya memfokuskan pada kuota pada jabatan-jabatan tertentu saja.

Tidak sampai disitu, Plt BKN Bima menjelaskan bahwa, lowongan CPNS 2023 ini hanya diisi oleh jabatan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan saja.

"Untuk PNS itu masih terbatas pada jabatan-jabatan yang memang harus PNS.

Misalnya untuk sekolah kedinasan, hakim, jaksa, diplomat, yang tidak mungkin diduduki PPPK," jelasnya, kepada Kompas.com saat ditemui usai kegiatan di Buleleng, Bali, Senin (20/2/2023).

Sementara, untuk jabatan yang murni bertugas melakukan pelayanan publik akan dialihkan ke formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurutnya, melalui seleksi PPPK 2023, pemerintah dapat menyeleksi calon pegawai dengan kompetensi yang lebih maksimal.

"Ini juga berlaku di seluruh dunia jadi kita juga mengikuti seperti itu.

Kalau PPPK, kami ambil yang terbaik dari yang ada di masyarakat untuk bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik," sambungnya.

Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN/APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.