Pemkab Upayakan 100 Persen Masyarakat Kubar Tercover Layanan BPJS Kesehatan

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Program bidang pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terus berupaya agar semua masyarakat/penduduk Kubar dapat dilayani dengan BPJS Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kubar, H Edyanto Arkan ketika membuka rapat implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kubar yang digelar di Ruang Rapat Diklat Kantor Bupati lantai III.

Wakil Bupati menambahkan sejak tahun 2018 lalu, program Universal Health Coverage (UHC) di Kubar cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan 100 persen dari jumlah peserta JKN di Kubar tercatat sidah 182.918 jiwa yang tercover BPJS.

"Sehingga tidak ada lagi masyarakat Kubar yang tidak tercover dengan BPJS," tegas Wabub, Kamis (25/5).

Baca juga: Halal Bihalal di Islamic Center Kubar Hadirkan Penceramah Ustaz Fikri Haikal MZ

Pada rapat tersebut turut dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang utama Samarinda, Yerry Gerson Rumawak dan jajaran BPJS Kubar, Kadis Kesehatan Kubar, perwakilan BKAD, Bapelitbang, Disdukcapil, dan Disnaker.

Lebih lanjut Wakil Bupati menjelaskan jaminan kesehatan merupakan bentuk layanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat, dimana sejak 2018 semua masyarakat kubar sudah masuk dalam program UHC.

Oleh sebab itu informasi seperti lahir baru bisa disampaikan sehingga semua masyarakat semaunya tercakup.

“Dalam perjalanan tentu tidak terlalu mulus, seperti adanya keterlambatan pembayaran baik mandiri maupun yang difasilitasi pemerintah, hal inilah yang perlu kita jembatani. Jangan sampai keterlambatan tersebut membuat masyarakat tidak mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan dari BPJS.

Baca juga: Panik Lihat Polisi Hingga Sembunyi di Bawah Kolong Rumah, Pengedar Sabu di Kubar Berhasil Ditangkap

Yang kita khawatirkan mereka terlambat membayar satu atau dua bulan pada saat berobat masyarakat tidak dapat manfaat, dalam hal ini Pemkab meminta kepada pihak BPJS untuk selalu mengingatkan apa saja yang menjadi kendala agar Pemerintah segera merespon, karena respon cepat dari Pemerintah merupakan pelayanan kepada masyarakat, tetapi jika terlambat tentu menghambat manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Interaksi dan komunikasi BPJS dan Pemkab harus terus saling mengingatkan terkait penambahan penduduk yang baru lahir jika tidak masuk PBI hal tersebut yang perlu terus dikomunikasikan, jangan sampai masyarakat yang dari kampung yang jauh datang ke fasilitas kesehatan lanjutan tetapi malah tidak dapat manfaat pelayanan kesehatan karena ada tunggakan.

 Wabup juga meminta agar BPJS bisa memaksimalkan pelayanan baik melalui media maupun teknologi bisa semakin dimaksimalkan.

“Lebih baik kita mengurangi kegiatan fisik lainnya, jangan sampai ada masyarakat yang tidak masuk dalam cakupan BPJS. Dan predikat UHC ini harus dipertahankan, sekali lagi program jaminan kesehatan inilah yang memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” tegas Wabup. 

Baca juga: Program Polisi RW di Kubar Mulai Aktif, Siap Memberikan Perlindungan Maksimal Kepada Masyarakat

Dia menegaskan Pemkab Kubar menyambut baik implementasi program JKN, jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani BPJS. Saat ini keinginan masyarakat untuk sehat sudah cukup tinggi, oleh sebab itu jangan sampai ada tambahan penduduk namun tidak ada anggaran karena hal tersebut akan menjadi tuntutan dari masyarakat. (*)