Jokowi Cawe-cawe Jelang Pemilu 2024, Jusuf Kalla: Untuk Demokrasi Berjalan Baik, Kita Dukung

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Jokowi cawe-cawe jelang Pemilu 2024, Jusuf Kalla sebut untuk demokrasi berjalan baik, kita dukung.

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla mendukung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut 'cawe-cawe' dalam Pemilihan Umum alias Pemilu 2024.

Jusuf Kalla mendukung sikap Jokowi selama hal itu dilakukan guna menjaga demokrasi dan memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil.

“Kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jujur dan adil (jurdil), sangat bagus. Jadi kita harap tentu bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Jusuf Kalla, Selasa (30/5/2023).

“Kalau ingin apa yang dijelaskan, untuk demokrasi berjalan dengan baik agar Pemilu jujur dan adil. Tentu kita dukung,” sambung dia.

Baca juga: Inilah Arti Cawe-cawe Kata yang Dipakai Jokowi Jelang Pemilu 2024, hingga Diprotes Demokrat dan PKS

Tokoh politik yang karib disapa JK itu pun yakin jika Jokowi memahami batasan ikut campur dalam pesta demokrasi itu.

JK juga menilai bahwa kebijakan strategis, seperti infrastruktur harus tetap dilanjutkan setelah masa jabatan Jokowi usai.

Jusuf Kalla pun meminta adanya kajian mengenai efisiensi kebijakan.

Pasalnya, dia meyakini bahwa masing-masing pemimpin memiliki cara yang berbeda, sesuai dengan situasi dan kondisi zaman yang terus berubah.

“Kebijakan infrastruktur harus tetap jalan. Pertanyaannya, infrastruktur yang mana yang efisien kebutuhannya tetap pembangunan jalan. Tetap, pembangunan pemerintah tetap jalan, Industri tetap jalan,” ujar JK.

“Cuman tentu caranya berbeda masing-masing pemimpin. Dan pemerintahan tujuannya sama tidak ada perbedaan tujuan, tapi yang berbeda adalah cara pilihan masing-masing pemimpin pemerintahan yang ada dan kondisi yang ada,” sambungnya.

Terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN), JK menyebut bahwa pemerintah sudah memastikan agar aparat hukum tidak campur tangan dan cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

“Saya baca pemerintah justru menjaga agar aparat jangan campur tangan dalam pemilu,"

"Kalau itu yang dijelaskan justru diharapkan itu tidak ikut campur dan aparat tidak campur hanya sebagai wasit. Itu yang kita dukung,” pungkasnya.

Baca juga: Ketika Anies Baswedan dan Jusuf Kalla Kompak Serang Pemerintah Soal Jalan, Ini Respon Menteri PUPR

Jokowi Diminta Tiru Megawati dan SBY

Sebelumnya, Jusuf Kalla meminta Jokowi untuk jangan terlalu ikut campur dalam urusan politik dalam jabatannya sebagai pemimpin tertinggi RI.

Hal ini merupakan respons JK terkait pertemuan para Ketua Umum (Ketum) partai politik (parpol) dalam lingkaran pemerintah Jokowi-Amin yang sebelumnya diundang ke Istana Negara.

Harusnya, jika melakukan pertemuan di Istana Negara, yang dibahas adalah soal pembangunan dan kemajuan negara, bukan ihwal politik dan koalisi.

"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di istana, membicarakan tentang urusan pembangunan. Tapi bicara pembangunan saja, mestinya harusnya diundang (Nasdem). Tapi berarti ada pembicaraan politik" kata JK di kediamannya, Sabtu (6/5/2023).

Menurut JK, Jokowi harusnya mengikuti langkah Presiden sebelumnya seperti Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk tidak terlalu melibatkan diri dalam urusan politik.

Apalagi mengingat Jokowi telah memasuki babak akhir pemerintahnya.

"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," tuturnya.

Sebelumnya para petinggi parpol pendukung pemerintah diundang oleh Jokowi ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

Mereka di antaranya Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Penjelasan Istana Soal Cawe-cawe Presiden Jokowi

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres, RI Bey Triadi Machmudin mengakui Presiden Jokowi memang kerap melakukan cawe-cawe.

Menurutnya, Presiden Jokowi ingin pemimpin nasional nanti bisa melanjutkan program staregis nasional.

Seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hilirisasi dan transisi energi bersih.

"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis

Baca juga: Pesan Jusuf Kalla ke Anies Baswedan Pilpres 2024, Soal Perebutan Kekuasaan dan Warisan Utang Negara

seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih," ujarnya kepada wartawan, Senin (29/5/2023).

Sementara itu, untuk para peserta pemilu mendatang, Presiden Jokowi mengharapkan semuanya dapat berkompetisi secara free dan fair.

"Karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN," kata Bey.

Kemudian, Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu.

Dengan demikian, akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoaks, dampak negatif artificial intelligence.

Hingga black campaign melalui media sosial/online.

Sementara itu, terkait pilihan masyarakat, Presiden Jokowi menekankan dua hal.

"Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Presiden juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya," kata Bey.

Cawe-cawe Jokowi Diprotes Demokrat dan PKS

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai pernyataan Jokowi yang mengakui bahwa dirinya melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024 sangat berbahaya.

"Presiden mesti netral dan inparsial. Presiden Jangan merasa sok tahu, apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu," kata Mardani dalam keterangan video yang diterima Tribunnews.com, Selasa (30/5/2023).

Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan biarkan rakyat mengmbil peran sebagai pemilih calon pemimpin.

"Biarkan ketua umum partai politik membuat ijtihad," kata Mardani yang pada Pilpres 2019 lalu dikenal sebagai deklarator #GantiPresiden.

Yang harus dilakukan Presiden Jokowi, kata Mardani, adalah memastikan pemilu berlangsung luber dan jurdil.

"Enggak perlu ada skenario satu atau dua pasang. Biarkan mengalir saja, setiap zaman itu ada orangnya," kata Mardani.

"Pak Jokowi fokus saja untuk husnul khotimah. Itu pun sudah berat. Kami yakin ketika Presiden netral dan bekerja dalam koridor yang benar, justru kita akan mendapatkan presiden yang lebih baik ketimbang saat ini," pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menggunakan aparatur negara untuk menyingkirkan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu di Pilpres 2024.

Baca juga: Jusuf Kalla akan Buka Turnamen Golf Unlock The Limit Berhadiah Mobil BMW 220i dan Ratusan Juta

Hal itu terkait pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

"Tidak boleh menggunakan alat negara untuk menggalang-halangi untuk menyingkirkan calon presiden atau calon wakil presiden yang bukan dari kubu parpol yang tidak diusung oleh parpol yang diusungnya atau yang dia tidak dukung," kata Benny di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Benny meminta Presiden Jokowi agar menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pilihannya.

"Dia harus menjaga iklim yang sehat itu, menjaga netralitas," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.

Dia menegaskan sebagai kepala negara, Jokowi harusnya netral dalam Pemilu 2024, tidak boleh cawe-cawe.

"Presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," ucap Benny.

Benny menuturkan Presiden Jokowi tak bisa menggunakan alasan demi kepentingan bangsa lalu cawe-cawe Pemilu. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS