Anies Baswedan Sulit Pilih Cawapres, Sandiaga Uno Mustahil, NasDem, PKS dan Demokrat Punya Jagoan

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar capres Anies Baswedan dalam isu Pilpres 2024 terkini.

Capres Anies Baswedan sulit pilih cawapres hingga saat ini.

Belum ada kepastian sosok siapakah yang bakal mendampingi Anies Baswedan.

Menteri Sandiaga Uno mustahil, lantaran tak masuk radar Koalisi Perubahan.

Padahal isu CLBK politik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jadi perhatian publik.

Duet Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mustahil, karena NasDem, PKS dan Demokrat sudah punya jagoan.

Nasdem menyorong Khofifah Indar Parawansa, PKS dengan Aher sementara Demokrat menyodorkan AHY. 

Pun Sandiaga Uno mengungkapkan jika dirinya sudah tidak satu visi lagi dengan Anies Baswedan.

Dimana Calon Presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuaan (KPP) ini memiliki semangat perubahan.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Anies Baswedan Pastikan Cawapresnya Punya Efek Kejut: Dari Aher PKS, AHY Demokrat atau Khofifah?

Sedangkan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Menparekraf) itu mengaku mendukung percepatan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan," kata Sandiaga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 31 Mei 2023.

Hal ini disampaikan Sandiaga ketika ditanya potensi bersanding dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 apabila bergabung ke Partai Keadilan Sejahtera ( PKS).

Sandi mengatakan, dalam pertemuan dengan PKS beberapa waktu lalu, tak ada pembahasan mengenai peluang menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies.

"Tidak ada pembahasan sampai di titik itu, karena itu domainnya pimpinan partai politik," ujar dia.

Lebih jauh, mantan politisi Gerindra ini menilai, Indonesia bakal kehilangan momentum bonus demografi untuk memajukan bangsa apabila mengubah arah pembangunan yang sudah dijalankan.

Baca juga: Ada Indikasi Anies Baswedan Dijegal Penguasa, Demokrat, Nasdem, dan PKS Tempuh Cara Konstitusional