DPRD Bontang Kritik Penanganan Banjir Rob oleh Pemkot Belum Maksimal

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Penanganan banjir rob yang melanda Bontang Kuala, Kota Bontang, Kalimantan Timur, kembali disorot Komisi III DPRD Bontang.

Pasalnya rombongan komisi III DPRD yang menggelar inspeksi mendadak (Sidak) di Bontang Kuala, sempat dihadang banjir rob.

Menurut Anggota III DPRD Bontang Abdul Samad, banjir rob sudah begitu meresahkan warga yang bermukim di kampung atas laut Bontang Kuala.

Sebab akses jalan utama masuk pemukiman kerab terendam banjir air pasang laut.

Baca juga: Peringatan Dini Banjir Rob di Bontang, Berpotensi Merendam 3 Wilayah Pesisir

Akibatnya, aktivitas warga harus terhambat lantaran tak bisa menembus akses jalan masuk lantaran terkepung banjir.

Namun yang disoal politisi Hanura ini, mengenai minimnnya penanganan yang dilakukan Pemkot Bontang.

“Banjir ini berkali-kali. Tapi kok Pemkot terkesan membiarkan tanpa ada respon. Setidaknya mengurangi dampaknya lah,” tutur Abdul Samad, Senin (5/6/2023).

Samad menjelaskan, proyeksi APBD Pemkot Bontang tahun ini dinilai cukup tinggi. Bahkan TA 2023 proyeksi tertinggi dari sebelum-sebelumnya.

“Harusnya anggaran itu dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih urgent seperti penanganan banjir rob. Karena ini sudah jadi momok,” bebernya.

Baca juga: Waspada, Sejumlah Wilayah di Bontang Bakal Dilanda Banjir Rob

Samad pun menegaskan akan mengawal terus agar Pemkot melakukan penanganan mengenai banjir rob ini.

“Kalau tidak, masyarakat bisa memberikan respon dengan cara demo. Kalau demo saya kawal paling depan,” tegasnya.

Warga Minta Polder

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Lurah Bontang Kuala Sanusi mengaku belum perhatian lebih terhadap penanganan banjir rob ini.

Padahal, seluruh warga yang terdampak itu setiap tahun mengusulkan penanganan banjir rob dalam Musrenbang.

Seperti pembangunan polder pengendali banjir.