Breaking News

IKN Nusantara

Garansi PDIP, Ganjar Pranowo Pasti Bereskan IKN Nusantara Jika Jadi Pengganti Jokowi

Garansi PDIP, Ganjar Pranowo Pasti Bereskan IKN Nusantara Jika Jadi Pengganti Jokowi

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Robin Ono Saputra

TRIBUNKALTIM.CO - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan, apabila Ganjar Pranowo jadi presiden dalam Pilpres 2024, sederet program Presiden Jokowi akan dilanjutkan.

Terutama megaporyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Dilansir dari Kompas.com, Ganjar Pranowo merupakan bakal calon presiden yang diusung PDIP untuk Pemilu 2024.

"Yang namanya Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo satu kesatuan, IKN beres.

Karena itu digagas sejak Bung Karno," ujar Hasto dalam pidato di acara konsolidasi PDI-P DKI Jakarta di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/6/2023).

Baca juga: Pemenang Tender Sudah Ada, Tempat Sampah Terpadu IKN Nusantara Senilai Rp 456 M

Tidak hanya proyek Ibu Kota Nusantara, Hasto juga menyebut Ganjar akan melanjutkan program hilirisasi sektor tambang.

"Hilirisasi beres, akan dilanjutkan," lanjut dia.

Ganjar, sebut Hasto, juga akan mengupayakan cita-cita proklamator, yakni berdikari di bidang ekonomi.

Selain itu, Ganjar dinilai mampu semakin mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata internasional melalui strategi geopolitik yang berprinsip pada nilai-nilai Presiden pertama RI Soekarno.

"Begitu juga membangun koridor strategis akan dipastikan di tangan Pak Ganjar Pranowo, semua menjadi satu kesatuan kemajuan Indonesia raya," ujar Hasto.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo disambut meriah saat menghadiri acara Konsolidasi PDI-P DKI Jakarta, di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/6/2023).

Ganjar tiba pukul 11.40 WIB. Ia mengenakan baju merah, kopiah hitam, dan bunga yang dikalungkan.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi, elite partai yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres mereka.

Namun Gus Choi menegaskan, program-program Jokowi yang dihentikan ialah yang buruk pelaksanaannya.

Hal di atas tersebut diungkapkan Gus Choi dalam menanggapi survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved