Diam-Diam Pembangunan Kantin dan Parkiran Gedung DPR IKN Nusantara Rampung 2023 Ini

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan untuk pembangunan tahap pertama Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur akan rampung pada Juli 2024.

"Insya Allah sebagian perkantoran dan hunian akan selesai Juli 2024.

Sehingga rencana 17an di sana akan dapat kita laksanakan," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (7/6/2023), dilansir dari Kompas.com.

Sementara itu, untuk pembangunan Gedung DPR RI sendiri lanjut Basuki, baru akan dimulai pada tahun depan.

Sedangkan untuk saat ini, masih dibangun kantin serta parkiran Gedung DPR yang bakal rampung pada November 2023.

"Mudah-mudahan tahun 2024 akan dibangun Gedung DPR-nya. Menyangkut pembangunan Kantor DPR, kantin dan parkir DPR sudah terkontrak pada bulan Maret 2023 dan insya Allah selesai November ini.

Sekarang progresnya 2 persen, dengan kontrak sebesar Rp 55 miliar," ucapnya.

Alasan dibalik baru tahun depan pembangunan Gedung DPR di IKN tersebut dimulai lantaran memilih desain bangunannya terlebih dahulu.

Baca juga: Progres Pembangunan 36 Rumah Menteri di IKN Nusantara, 12 Unit Mulai Konstruksi

"Kemudian untuk Gedung DPR di IKN, kami sudah melakukan sayembara, sudah memilih yang terbaik dari sayembara itu dan sekarang sedang ditindaklanjuti dengan detail desainnya," jelas Basuki.

Selain itu, Basuki menyebut, sebanyak 47 hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN sedang tahap pelelangan.

"Sedang dilelang 47 rumah susun atau apartemen untuk ASN dan Hankam.

Semua progresnya untuk tahun 2023 ini dengan anggaran Rp 26,67 triliun, progresnya 29 persen," ucap Basuki Hadimuljono.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merilis peta resmi rencana detail tata ruang (RDTR) dan tata guna lahan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, peta tersebut menjabarkan penampakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN.

"Luas KIPP 6.600 hektar. Ini ada 63 persen dari total luas 6.600 hektar itu yang merupakan kawasan hijau," ujar Basuki Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).