Progres Terbaru Pembangunan IKN Nusantara Menggembirakan, Telan Biaya Rp 26,6 T

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023.

Pembangunan IKN ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun.

"Progresnya (pembangunan IKN) adalah 29,87 persen," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (7/6/2023), dilansir dari Kompas.com.

Lebih lanjut kata Basuki, untuk pembangunan hunian menteri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelontorkan dana sebesar Rp 4,20 triliun.

Pembangunan hunian berupa rumah susun untuk ASN, kata dia akan dimulai pada Juli tahun ini.

Sedangkan rumah tapak untuk menteri telah mulai tahap konstruksi.

Baca juga: Firli Bahuri Bocorkan 20 Persen Pegawai KPK Segera Berkantor di IKN Nusantara

"Demikian perumahan sebesar Rp 4,20 triliun adalah untuk rumah tapak jabatan menteri dan pembangunan perumahan susun Hankam yang sedang dibangun pada Juli ini.

Untuk pembangunan rumah susun ASN yang segera dimulai. Rumah pembangunan tapak menteri yang sudah dimulai dan tahap konstruksi," papar dia.

Sementara itu, total pagu anggaran untuk dukungan infrastruktur dasar IKN yang sebesar Rp 26,67 triliun digunakan untuk berbagai macam pembangunan infrastruktur.

Secara rinci Basuki menyebutkan untuk Dirjen Sumber Daya Air dialokasikan dana sebesar Rp 1,14 triliun, Dirjen Bina Marga Rp 9,72 triliun, Dirjen Cipta Karya Rp 11,58 triliun, Dirjen Perumahan Rp 4,20 triliun, dan Bina Konstruksi Rp 3 miliar.

Di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN, sudah berdiri 4 kantor menteri koordinator (menko) dan istana negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendri berkeinginan sebelum masa purna kepemimpinannya berakhir, merayakan peringatan Kemerdekaan RI di IKN, Kalimantan Timur, pada 2024.

Di sisi lain, Pemerintah tengah menyiapkan lahan untuk investor di Ibu Kota Nusantara.

Lahan yang disiapkan berada di zona IB dan 1C.

"Yang dibuka untuk investor," kata Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S Atmawidjaja saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (26/5/2023), dilansir dari Kompas.com.