Tak Mau Kualitas IKN Nusantara Senasib dengan SD Inpres, Jokowi Restui Tenaga Asing

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Jokowi merespons soal adanya pengawas asing untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Dilansir dari Kompas.com, menurut Jokowi, keberadaan pengawas tersebut bertujuan memberikan kontrol agar hasil pembangunan IKN berkualitas baik.

"Mandor apa, beda lho mandor sama pengawas.

Memang sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya satu, dua untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan.

Nanti kalau jelek gimana kualitasnya?" ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

"Kali hanya satu, dua yang mengarahkan.

Dua bisa mengontrol, mengawasi supaya hasilnya bisa kualitas baik kenapa tidak," ujar dia.

Presiden pun menegaskan bahwa keberadaan pengawas asing di IKN juga bukan bertujuan menarik investor asing, melainkan untuk menaikkan level kualitas.

"Jangan nanti hasilnya nanti kayak SD inpres, mau?" kata Jokowi.

Baca juga: Progres Jalan Tol dan Sumbu Kebangsaan IKN Nusantara, PT WIKA Perhatikan Lingkungan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kepada DPR terkait progres pembangunan IKN.

Dia mengungkapkan, untuk pengawasan megaproyek ini, dia telah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dan hal itu telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo.

Keputusan itu diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai dengan 17 Agustus 2024.

"Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci.

Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas.

Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Dalam laporannya lagi, Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN ini tengah fokus menyelesaikan persoalan tanah di kawasan Nusantara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membantah kebijakan ekspor pasir laut bertujuan memuluskan investasi asing untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Menurut Jokowi, kebijakan itu akan menyasar pasar sedimen.

"Enggak ada hubungannya (dengan investasi).

Ini sebetulnya yang di dalam Keppres itu adalah pasir sedimen ya," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Senin (14/6/2024).

"Pasir sedimen yang mengganggu pelayaran, yang menggangu juga terumbu karang. Memang arahnya ini," katanya.

Presiden menambahkan, pemerintah sudah lama membahas kebijakan tersebut.

Tujuannya untuk mengatasi kondisi sedimentasi yang merugikan.

Baca juga: IKN Nusantara Perlu Gedung Pencakar Langit? Ahli Konstruksi Ingatkan Tanah Labil

Diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membantah kabar bahwa kebijakan ekspor pasir laut demi memuluskan investasi asing ke proyek pembangunan IKN utamanya investasi dari Singapura.

"Enggak ada lah ke situ," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Pemerintah membuka izin ekspor pasir laut seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang diteken Presiden Jokowi pada 15 Mei 2023.

Trenggono menegaskan, dalam beleid tersebut pada dasarnya menerangkan bahwa ekspor dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

Oleh sebab itu, ia memastikan ekspor akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. (*)