Berita Kaltim Terkini
Rapim Pemprov di Jakarta Tuai Kritik Masyarakat, DPRD: Seharusnya di Kaltim Saja
Rapat pimpinan evaluasi realisasi APBD Kaltim tahun anggaran 2023 digelar Pemerintah Provinsi Kaltim di luar daerah
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rapat pimpinan evaluasi realisasi APBD Kaltim tahun anggaran 2023 digelar Pemerintah Provinsi Kaltim di luar daerah.
Pihak Pemprov Kaltim menuai kritik dari masyarakat, setelah banyak yang mengetahui Rapim terselenggara di Jakarta, tepatnya pada Senin (19/6/2023) lalu.
Rapat berlokasi tepatnya di HARRIS Vertu Hotel Harmoni, Jakarta.
Masyarakat ramai mengkritisi kegiatan Pemprov Kaltim tersebut di akun resmi milik pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, M. Samsun saat diminta tanggapannya memilih menjawab normatif.
Ia ingin masyarakat melihat substansi yang tengah dibahas pihak Pemprov Kaltim saat Rapim.
Baca juga: Isran Noor Tak Hadir Lagi di Rapat Paripurna, DPRD Kaltim Singgung Masa Jabatan Akan Berakhir
Baca juga: Pj Gubernur Pengganti Isran Noor Masih Digodok, Ketua DPRD Kaltim Sebut Cari Momen yang Tepat
Atau kondisi yang akhirnya membuat pihak Pemprov Kaltim memilih menggelar Rapim di Jakarta, tetapi ia juga menilai jika memungkinkan rapat dilakukan di daerah, semestinya ya di daerah saja ketimbang harus ke luar Provinsi.
"Lihat substansinya, kalau memang cukup dibahas di daerah dan cukup memungkinkan fasilitasnya, ya di daerah," ungkap Samsun, Rabu (21/6/2023).
Namun demikian, DPRD Kaltim juga bukan tidak pernah melakukan rapat di luar daerah.
Samsun mencontohkan, pihaknya yang melakukan uji publik, yang mana dua narsum DPRD berasal dari Kementerian.
Ketika narsum tidak dapat hadir ke Kaltim, otomatis pihaknya harus mendatangi.
"Misal uji publik, narsum kementerian tak ada waktu untuk datang ke Kaltim, ya kita kesana, itu wajar," sebut Samsun.
Tetapi, di DPRD Kaltim, tanpa ada maksud membedakan saat rapat pimpinan (rapim) yang dilakukan pihaknya, memang semestinya memanfaatkan fasilitas yang ada di daerah. Dibandingkan harus keluar Kaltim.
"Kalau rapim dan internal kita, ya kita tidak pernah diluar, ya sebaiknya memanfaatkan fasilitas yang ada di daerah, supaya tak terjadi capital flight, uang keluar," pungkas Samsun.
Sebelumnya diwartakan, Netizen ramai mengkritisi kegiatan Pemprov Kaltim tersebut melalui akun resmi milik pemerintah.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/21062023-Wakil-Ketua-DPRD-Kaltim-M-Samsun.jpg)