KPAI Soroti Potensi Pekerja Anak di Kaltim, DKP3A Belum Ada Data Valid: Perlu Survei Ulang

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) datang ke Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Kedatangan KPAI guna mengawasi program nasional mengenai upaya penurunan pekerja anak di seluruh Indonesia, tepatnya Rabu (21/6/2023).

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra ditemui saat berada di Kota Samarinda mengakui isu pekerja anak jadi salah satu yang disoroti pihaknya.

KPAI sudah mengunjungi 20 Kabupaten dan Kota se-Indonesia pada tahun 2022.

Tahunb2023 ini, pihaknya melanjutkan ke 10 lokus dan salah satunya adalah Kaltim.

"Kami ada temuan, pekerja anak ini belum ada data yang terkonsolidasi di daerah-daerah," sebutnya, Kamis (22/6/2023).

Baca juga: Ditjen AHU Wakili Indonesia Bahas Perjanjian Ekstradisi di Thailand dalam Pertemuan Negara ASEAN

"Memang Kaltim ini potensi pekerja anaknya cukup ada," imbuh Jasra saat berada di Kantor Gubernur Kaltim

Potensi pekerja anak diprediksi KPAI banyak ditemukan di kota-kota besar.

Misalnya, fenomena anak jalanan atau anak-anak yang terlibat di kasus prostitusi online.

"Apalagi daerah kota, Samarinda misalnya. Biasanya kan ada anak jalanan atau kasus prostitusi online. Ini juga kami mau tahu, apakah kasus-kasus itu ada atau tidak," terangnya.

Jasra menegaskan, pengawasan pekerja anak di sektor formal justru lebih mudah, contohnya di sektor perkebunan sawit.

Tetapi, ada 1 contoh kasus yang agak sulit, misal yang terdaftar sebagai pengambil buah sawit ialah orangtua sang anak.

Tetapi dalam praktiknya, yang mengambil berondolannya justru melibatkan anak, padahal perusahaan tidak mencatatnya sebagai pekerja.

Baca juga: DPD RI Uji Sahih RUU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam di Fakultas Hukum Unmul

"Hal-hal seperti ini harus jadi perhatian terutama perusahaan. Prinsipnya, anak itu kan tidak boleh bekerja di sektor terburuk tadi atau jadi pekerja anak," tandasnya.

Memang ada beberapa kondisi yang membolehkan anak bekerja sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.