Pembangunan IKN Nusantara Pakai Pengawas Asing, DPR Kritik Habis-habisan Luhut Binsar Pandjaitan

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara terkini.

Kabar pembangunan IKN Nusantara pakai pengawas asing sempat jadi sorotan nasional.

Menjadikan tenaga kerja asing alias TKA sebagai pengawas pembangunan IKN Nusantara menuai beragam reaksi, tal terkecuali anggota parlemen di DPR RI.

Belum lama ini, DPR kritik habis-habisan rencana Luhut Binsar Pandjaitan di IKN Nusantara tersebut.

DPR RI mengkritik rencana pemerintah mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atau TKA dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Contoh Stasiun Padalarang, Luhut: Tenaga Asing Percepat Proyek IKN Nusantara Rampung

Dilansir dari Kompas.com, Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, pemerintah sebelumnya beralasan TKA dipekerjakan sebagai pengawas kegiatan pembangunan IKN Nusantara demi memastikan kualitas pembangunan.

Hal ini dinilai secara tidak langsung pemerintah mengakui kualitas tenaga kerja dalam negeri tidak cukup berkompetensi mengawasi proyek pembangunan di IKN.

"Apakah kurang pasti kalau tenaganya diambil dari dalam negeri?

Saya rasa ini menurut saya, bukan kita ngomporin, ini tamparan buat Kementerian PUPR dan ini sudah diakui pemerintah bahwa di sana diawasi oleh tenaga asing," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

"Saya rasa ini menunjukkan kualitas kita sampai di mana.

Kualitas kita belum berada pada titik yang bisa meyakinkan bangsa kita sendiri," tambahnya.

Oleh karenanya, Komisi V DPR RI akan mengadakan pertemuan yang dikhususkan untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini dengan pemerintah.

"Kami nanti akan bahas khusus, akan rapatkan khusus, kenapa harus ambil tenaga asing," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi juga sempat menyinggung rencana pemerintah mempekerjakan TKA dalam pembangunan IKN.

Sementara pembangunan IKN ini menyedot biaya yang cukup besar.

Baca juga: Terkoneksi dengan IKN Nusantara, Pemprov Kaltim Hidupkan Investasi di Maloy dan Buluminung

Mengutip laman Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal (2022- 2024) menelan biaya Rp 23,94 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah.

"Ini IKN menyedot anggaran yang begitu besar. Tapi tiba-tiba muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN.

Ini saya kira miris," kata Mulyadi.

Jika pemerintah beralasan tenaga kerja dalam negeri tidak ada yang berkompeten, dia justru melihat berbagai proyek besar di luar negeri dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia.

Sementara di sisi lain, di dalam negeri masih banyak tenaga kerja-tenaga kerja yang kesulitan mencari pekerjaan.

"Saya beberapa kali naik kereta LRT di Singapura, Kuala Lumpur ternyata insinyurnya orang Indonesia.

Padahal negara kita sedang membangun dan membutuhkan mereka tapi kenapa enggak kerja di Indonesia? 'Kita enggak dihargai', loh kan mengagetkan.

Sementara negara lain menyerap mereka, kita malah mau mendatangkan tenaga asing," ungkapnya.

Oleh karenanya, Mulyadi mengusulkan agar pemerintah melalui Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dapat membangun sekolah untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia dapat memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN.

Baca juga: Baja Tahan Korosi Dikirim ke IKN Nusantara, Instalasi Desain Garuda Istana Presiden

Rencana mempekerjakan TKA dalam pembangunan IKN ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat melaporkan kepada DPR terkait progres pembangunan IKN.

Luhut bilang, untuk pengawasan megaproyek ini, dirinya telah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dan hal itu telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo.

Keputusan itu diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai dengan 17 Agustus 2024.

"Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci.

Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas.

Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023). (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS