Contoh Stasiun Padalarang, Luhut: Tenaga Asing Percepat Proyek IKN Nusantara Rampung

TRIBUNKALTIM.CO - Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau TKA di proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur menuai pro dan kontra.

Dilansir dari Tribunnews.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, penggunaan pekerja TKA justru mempercepat pengerjaan proyek di Ibu Kota Nusantara.

Luhut mengatakan, hal itu terbukti dari proyek Stasiun Padalarang, Jawa Barat.

Menurutnya, siklus kerja pegawai asing dalam proyek pembangunan infrastruktur dinilai jauh lebih cepat.

"Kita kan orang tidak lihat nyatanya seperti apa. Kemarin di stasiun Padalarang, dan kalo mereka nggak kerja juga tidak selesai.

Karena itu diakuin juga oleh kita, dan karena mereka (WNA) kerja jauh lebih cepat," kata Luhut kepada wartawan di Stasiun Halim, Kamis (22/6/2023).

Terkait pengawas proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berkewarganegaraan asing, Luhut meminta tidak perlu diperdebatkan.

"Kita harus belajar juga, jadi kita jangan ribut yang nggak jelas," ungkapnya.

Sebelumnya, Luhut mengaku telah lapor Presiden Joko Widodo terkait pengawas proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN yang berkewarganegaraan asing.

Menurut Luhut, hal itu dilakukan agar menjaga kualitas dari pembangunan seluruh infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kualitas pekerjaan menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor Presiden (Jokowi), pengawas itu secara terpaksa dengan segala hormat kita pake bule-bule untuk menjadi kualitas.

Jadi jangan nanti istana Presiden jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," kata Luhut saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPR RI, Jumat (9/6/2023).

Luhut mengatakan, pengawasan infrastruktur itu difokuskan pada target pemerintah tahun depan untuk melaksanakan kegiatan upacara bendara pada 17 Agustus mendatang.

"Kemarin di Singapura, kita jualan mengenai ini (IKN) dan mereka sangat antusias dan semua masuk. Dan kita harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana," ungkapnya.

Selain itu, Luhut menjelaskan, pihaknya tengah mengejar model bisnis khususnya status tanah untuk pembangunan Ibu Kota Negara ini, ditargetkan bakal selesai pada 27 Juli ini.