Proyek IKN Nusantara Jadi Fokus Pengawasan BPKP di 2024, Dapat Dana Rp 2,1 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO - Anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2024 sebesar Rp 2,16 triliun.

Dilansir dari Kontan, anggaran itu di antaranya digunakan untuk melakukan pengawasan program strategis pemerintah dan pengembangan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

Diantaranya mengawasi pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola, BPKP, Setya Nugraha menyampaikan, terdapat sembilan fokus pengawasan BPKP di 2024.

Pertama, reformasi pembangunan SDM yang termasuk di dalamnya sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Kedua, percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

Ketiga, akuntabilitas keuangan negara dan daerah.

Keempat, pembangunan ekonomi.

Kelima, ketahanan pangan.

Keenam, ketahanan Energi.

Ketujuh, penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Terakhir pengawasan atas hambatan kelancaran pembangunan dan pengawasan isu strategis daerah di 34 provinsi.

“Selain itu, BPKP juga akan melakukan pengawasan terhadap isu strategis, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, transisi energi, tata kelola sawit, pembangunan IKN dan Pemilu/Pilkada,” jelas Setya, Jumat (30/6).

Lebih lanjut Setya mengatakan, sumber anggaran BPKP tahun 2024 salah satunya berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 234 miliar.

Anggaran tersebut pada intinya digunakan untuk mengembangkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) termasuk BPKP, dan bukan digunakan untuk pengawasan.