Proyek IKN Nusantara Jadi Fokus Pengawasan BPKP di 2024, Dapat Dana Rp 2,1 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO - Anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2024 sebesar Rp 2,16 triliun.

Dilansir dari Kontan, anggaran itu di antaranya digunakan untuk melakukan pengawasan program strategis pemerintah dan pengembangan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

Diantaranya mengawasi pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola, BPKP, Setya Nugraha menyampaikan, terdapat sembilan fokus pengawasan BPKP di 2024.

Pertama, reformasi pembangunan SDM yang termasuk di dalamnya sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Kedua, percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

Ketiga, akuntabilitas keuangan negara dan daerah.

Keempat, pembangunan ekonomi.

Kelima, ketahanan pangan.

Keenam, ketahanan Energi.

Ketujuh, penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Terakhir pengawasan atas hambatan kelancaran pembangunan dan pengawasan isu strategis daerah di 34 provinsi.

“Selain itu, BPKP juga akan melakukan pengawasan terhadap isu strategis, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, transisi energi, tata kelola sawit, pembangunan IKN dan Pemilu/Pilkada,” jelas Setya, Jumat (30/6).

Lebih lanjut Setya mengatakan, sumber anggaran BPKP tahun 2024 salah satunya berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 234 miliar.

Anggaran tersebut pada intinya digunakan untuk mengembangkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) termasuk BPKP, dan bukan digunakan untuk pengawasan.

Pengembangan kapasitas tersebut antara lain dilakukan melalui pembangunan smart building dan berbagai pendidikan-pelatihan (diklat) yang nantinya akan berdampak pada pengembangan kompetensi APIP dan BPKP.

“Selain itu digunakan pula untuk transformasi digital guna mendorong percepatan hasil-hasil audit,” ujar Setya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, peran pengawasan dalam pelaksanaan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat penting.

Jokowi menginstruksikan BPKP agar pengawasan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada prosedur. Akan tetapi juga pada hasilnya.

Sebab, Ia ingin agar program pemerintah benar benar berdampak pada masyarakat.

Sebelumnya, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat per 16 Juni 2023 sebanyak 22 paket proyek khusus IKN Nusantara sudah terkontrak.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan, 22 paket itu senilai Rp 2,68 triliun atau 25 persen dari total 88 paket proyek senilai Rp 8,46 triliun.

Adapun 22 paket proyek yang sudah terkontrak ini kebanyakan dari sektor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, maupun Perumahan.

"Sampai saat ini ada 88 paket pekerjaan IKN senilai Rp 8,46 triliun pagu DIPA atau Rp 25,58 triliun pagu pengadaan dengan status yang sudah terkontrak sebanyak 25 persen atau 22 paket senilai Rp 2,68 triliun," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/6/2023).

Sementara, jumlah paket yang masih dalam proses tender sebanyak 40 paket senilai Rp 1,64 triliun atau mencapai 45,5 persen dari total 88 paket.

Dari 40 paket itu, sebanyak 6 paket atau 15 persen sudah penetapan pemenang tender sedangkan 34 paket sisanya atau 85 persen belum penetapan.

Dengan demikian, per 16 Juni masih ada 26 paket proyek senilai Rp 4,14 triliun atau 29,4 persen dari total paket masih belum ditender. (*)