Korban KDRT di Kutai Kartanegara Bisa Lapor dan Konsultasi di Mal Pelayanan Publik, Ini Lokasinya

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Posko pengaduan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa diakses di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kutai Kartanegara.

Mal Pelayanan Publik tersebut berada di kompleks Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar, Totok Heru Subroto, menuturkan posko layanan ini dibuka sejak Februari 2023.

Baca juga: Jadi Korban KDRT, Perempuan Paser Ini Beralih jadi Pemandu Lagu, Demi Hidupi Buah Hati

Persisnya, lokasi layanan pengaduan KDRT di Mal Pelayanan Publik ini bersebelahan dengan ruang bermain anak.

“Kita sudah buka pos layanan pengaduan dan konseling korban KDRT di MPP. Tersedia konsultasi pembinaan keluarga,” katanya, Senin (3/7/2023).

Berdasarkan catatan yang dimiliki DP3A Kukar. belum ada laporan yang masuk dan kasus ditangani di posko layanan tersebut.

Totok menduga posko pengaduan ini belum tersosialisasi dengan baik, sehingga belum banyak masyarakat Kutai Kartanegara yang mengetahuinya. 

“Masyarakat mungkin tidak tahu ada layanan KDRT di sana, tahunya hanya layanan yang berhubungan dengan perizinan dan investasi,” sebutnya.

Selama ini, pengaduan kasus KDRT justru banyak masuk ke UPT P3A yang berlokasi di belakang eks kantor Kecamatan Tenggarong. Di sana juga ada konselor kasus KDRT. 

“Meski sepi pengaduan, kami tetap buka pos layanan pengaduan di MPP,” kata Totok.

Baca juga: Diceraikan, Nikita Mirzani Lakukan KDRT, Antonio Dedola Dilempar Gelas dan Setrika

MPP Sediakan 430 Layanan

Sebagaimana diketahui, ada 430 jenis layanan dari 28 entitas pelayanan publik yang berkantor di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). 

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Bambang Arwanto.

Ia mengatakan saat ini banyak pelayanan yang bisa diakses masyarakat di gedung tingkat dua seluas 2.200 m⊃2; itu.

MPP akan memberikan berbagai entitas pelayanan publik, Seperti layanan pajak, imigrasi, pembuatan paspor, notaris, kesehatan, kantor pos.

Kemudian, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, perbankan, layanan usaha, pembuatan KTP, pendaftaran nikah, hingga penyediaan wadah melangsungkan akad nikah. 

Baca juga: Kasus KDRT Segera Vonis, Hotman Paris Sebut Venna Melinda dan Ferry Irawan Sudah Pasti Cerai

Menurut Bambang, sejak dibuka Februari lalu, pengunjung di MPP Kukar terus meningkat jumlahnya. Awalnya hanya puluhan orang, lalu bertambah hingga 400an orang per hari. 

“Pengunjung MPP semakin meningkat, ratusan per hari untuk semua layanan. Layanan paling banyak diakses adalah pajak, imigrasi, Samsat, dan Dukcapil,” terangnya.

Ia menambahkan, indeks kepuasan publik MPP sudah mencapai 93,11 persen dengan delapan variabel yang bisa dipenuhi dengan baik, kategori A+.

Pengunjung yang datang mendapatkan layanan publik biasanya akan diberikan kuisioner sebagai umpan balik layanan yang diberikan. 

Beberapa Camat juga sudah meminta DPMPTSP untuk melakukan sosialisasi di kecamatan agar masyarakat tahu bahwa MPP sudah membuka layanan publik yang lengkap.

Mengingat, selama ini banyak yang belum mengetahui, bahwa MPP merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Terutama atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha.

"Ini akan kita lakukan bertahap, karena warga kecamatan masih banyak yang belum mengetahui,” jelasnya. 

Selanjutnya, pelayanan di MPP akan diubah menjadi digital secara keseluruhan, utamanya layanan kesehatan. Ia mengatakan, akan mencoba dengan teknologi metaverse. 

“Tidak perlu datang, namun layanan bisa selesai. Kita juga akan kembangkan agar semua produk layanan bisa diambil dan dicetak sendiri dengan layanan Drive Thru,” pungkasnya. (*)