Waktunya Beli, Harga Rumah Komersil di Daerah Penyangga IKN Nusantara Lagi Murah

TRIBUNKALTIM.CO - Harga rumah komersial di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur lagi murah.

Daerah penyangga yang dimaksud yakni di Balikpapan dan Samarinda.

Dilansir dari Kompas.com, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia atau REI Kaltim Bagus Susetyo mengatakan, ini saat yang baik bagi investor untuk membeli properti di sana.

"Tidak pernah kita jual dengan harga yang serendah ini.

Kalau komersial pada masa mendatang, gimmick-gimmick itu akan lebih banyak," kata Bagus saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/6/2023).

Kendati demikian, penjualan rumah komersil di Kaltim terpantau masih lesu karena daya beli masyarakat yang kurang.

Hal ini tetap terjadi meskipun pengembang telah melakukan optimasi lewat pengurangan keuntungan dan memasang harga jual yang mepet.

Pengembang perumahan Kaltim masih memaksimalkan pembangunan di kota penyangga Ibu Kota Nusantara, yakni Balikpapan dan Samarinda.

Pasalnya kedua daerah tersebut telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas penunjang kebutuhan hidup, seperti rumah sakit dan pusat pendidikan, sehingga lebih dilirik konsumen.

Baca juga: Solusi Agar Ribuan Pekerja Proyek IKN Nusantara Tak Kehilangan Hak Pilih Pemilu 2024

Berbanding terbalik dengan rumah komersil, penjualan rumah subsidi yang tercatat masih baik.

"Kalau rumah subsidi sih oke aja karena market-nya masih ada," imbuh Bagus.

Namun demikian, para pengembang berharap pembaruan harga rumah subsidi segera diputuskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Selain itu, dirinya juga meminta agar Pemerintah tidak memberikan prosedur yang menyulitkan pengembang rumah subsidi.

"Kita ini sudah tidak ada keuntungan besar, kita hanya faktor sosial saja," tegas Bagus.

Sebelumnya, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Aryo Bekti Martoyoedo mengatakan harga baru rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan resmi berubah pada Juni 2023.

Hal ini menyusul proses pengesahan atau legalisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang tinggal menunggu paraf Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Proses legalisasi ini menyangkut banyak substansi.

Salah satunya adalah konsekuensi fiskal yang harus dihitung oleh Direktorat Jenderal Pajak, untuk kemudian diperiksa oleh Sekjen Kementerian Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan terakhir Menteri Keuangan.

"Sementara kami di Kementerian PUPR sudah menyiapkan konsep Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR mengenai batasan baru harga jual rumah subsidi.

Juni diharapkan PMK sudah terbit," ungkap Aryo kepada para wartawan, di Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengajak para pengembang perumahan untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan perumahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Dilansir dari Kompas.com, pasalnya, saat ini pemerintah tengah gencar membangun IKN Nusantara, baik dari sisi infrastruktur maupun hunian sehingga membutuhkan banyak investasi.

"Kami mengajak para pengembang untuk bisa berinvestasi di IKN," Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Kementerian PUPR Fitrah Nur dalam keterangan tertulis, Jumat (9/6/2023).

Menurutnya, pembangunan IKN yang tengah didorong pemerintah saat ini merupakan kesempatan emas bagi pengembang untuk membangun proyek properti untuk masyarakat.

Terlebih, ke depan kebutuhan hunian untuk masyarakat maupun para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah tugas ke IKN jumlahnya cukup besar.

"Jumlah kebutuhan rumah di IKN diperkirakan sangat tinggi.

Hal itu bisa semakin bertambah mengingat ASN juga akan pindah ke IKN," ucapnya. (*)